Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menjajaki kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan dam haji. Langkah progresif ini membuka peluang besar bagi pemanfaatan daging dam guna membantu masyarakat yang membutuhkan di Tanah Air, termasuk dalam program pengentasan stunting dan penanganan pascabencana.
Potensi dam dari jutaan jemaah haji Indonesia dinilai sangat masif. Jika proses pemotongan dan pengelolaan dam ini bisa dialihkan ke Indonesia, dampak sosial dan ekonominya diproyeksikan bakal jauh lebih luas. Menanggapi peluang ini, Pimpinan Baznas RI, Sodik, menegaskan kesiapan lembaganya untuk memfasilitasi seluruh proses penunaian dam haji di dalam negeri.
Pembentukan Komite Syariah dan Regulasi
Sodik menambahkan bahwa jika diperlukan, Baznas siap membentuk komite syariah khusus guna mempersiapkan regulasi dan teknis pelaksanaan dam haji di Indonesia. Keberadaan komite ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum Islam, sekaligus memaksimalkan distribusi daging kurban demi perbaikan gizi masyarakat miskin.
Di sisi lain, Pimpinan Baznas RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, menawarkan skema alternatif yang tidak kalah efektif. Jika pemotongan tetap dilakukan di Arab Saudi, Baznas siap menerima daging dam yang telah diolah dan dikalengkan untuk kemudian didistribusikan ke berbagai pelosok negeri.
Skema pengemasan kaleng ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 juta kaleng daging siap saji. Pasokan pangan bergizi tinggi ini nantinya akan diprioritaskan bagi korban bencana alam serta pemenuhan nutrisi anak-anak guna menekan angka stunting di Indonesia.
Respons Positif dari Kementerian Haji dan Umrah
Rencana ini disambut hangat oleh Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf. Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya mengkaji aspek hukum, syariah, kesehatan hewan, hingga pembaruan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurut Menhaj, fatwa bersifat dinamis dan dapat disesuaikan melalui kajian metodologi hukum (istinbath) yang tepat. Pemerintah ingin memberikan fleksibilitas bagi jemaah, apakah mereka memilih membayar dam di Indonesia atau langsung di Tanah Suci, sesuai dengan keyakinan masing-masing.
