Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memberikan apresiasi nyata bagi pemerintah daerah yang dinilai sukses memberikan pelayanan publik secara optimal. Melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), ajang bergengsi Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan resmi diselenggarakan di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (3/9).
Penghargaan tahunan ini dirancang khusus untuk memotivasi pemerintah daerah di seluruh wilayah Kalimantan agar terus berinovasi dalam melayani masyarakat. Rektor IPDN, Halilul Khairi, menyampaikan bahwa penilaian dalam ajang ini dilakukan secara objektif berdasarkan fakta empiris dan capaian riil di lapangan.
“Melalui apresiasi ini, para kepala daerah memiliki bukti konkret yang dapat ditunjukkan kepada konstituen mereka bahwa roda pemerintahan telah berjalan di jalur yang benar,” ungkap Halilul di Balikpapan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar penghargaan ini tidak menjadi titik akhir perjuangan. Sebaliknya, apresiasi ini harus menjadi pemantik semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, Halilul menekankan bahwa pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri hanyalah stimulus formal. Pengakuan yang sesungguhnya dan paling esensial adalah kepuasan serta kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing.
Adapun penilaian dalam penghargaan kali ini berfokus pada empat sektor krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Keempat kategori tersebut meliputi keberhasilan implementasi program pembangunan 3 juta rumah, penyediaan akses layanan kesehatan yang inklusif, perluasan akses pendidikan berkualitas, serta inovasi dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan yang asri.
Acara ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan strategis di Kalimantan, termasuk lima gubernur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi, serta bupati dan wali kota se-Kalimantan. Tidak hanya seremonial penghargaan, kegiatan ini juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk memperkokoh koordinasi pusat-daerah dalam menghadapi tantangan geopolitik dan pembangunan regional.
