Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat. Langkah ini diambil guna memperjelas konstruksi perkara serta mendalami peran dari berbagai pihak yang terlibat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa keputusan pemanggilan saksi sepenuhnya berada di tangan tim penyidik. Menurutnya, penyidik memiliki kewenangan penuh untuk memanggil siapa pun yang dianggap memiliki keterangan penting demi mengungkap kasus ini secara benderang.
“Terkait pemanggilan saksi, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Pemeriksaan saksi sangat diperlukan agar penyidik dapat melihat konstruksi perkara secara utuh sekaligus memetakan peran masing-masing pihak,” ujar Budi saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus yang kini sedang diusut oleh lembaga antirasuah tersebut berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Dalam operasi penanganan kasus ini, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp1,5 miliar. Uang tersebut diduga kuat berasal dari pemotongan hak insentif yang seharusnya diterima oleh para pegawai Bappenda.
Meskipun penyelidikan kasus ini telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, KPK hingga saat ini belum mengumumkan nama tersangka secara resmi ke publik.
Tidak hanya fokus pada pemotongan insentif di Bappenda, KPK juga tengah melebarkan sayap penyidikan ke sektor lain. Penyidik sedang mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti, tim penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah sejumlah kantor dinas di Bogor, termasuk kantor Bappenda, BKPSDM, hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
