Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kini resmi menyandang status sebagai anggota kehormatan Nahdlatul Ulama (NU) seumur hidup. Momen bersejarah ini terjadi dalam upacara penutupan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung khidmat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Senin (31/8).
Penyerahan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) tersebut dilakukan secara simbolis setelah Rais Aam terpilih masa khidmah 2026-2031, KH Miftahul Achyar, menyampaikan pidato penutupannya. Penyerahan kartu istimewa ini juga disaksikan langsung oleh jajaran petinggi PBNU, termasuk Ketua Umum terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), demisioner Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Dalam sambutannya di atas panggung, Presiden Prabowo tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia dan bangganya atas penghargaan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi yang mendalam, terutama karena status keanggotaan yang diberikan berlaku untuk seumur hidup.
“Begitu saya dapat kabar kartunya siap, saya putuskan untuk langsung hadir di sini. Terima kasih, ini adalah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Luar biasanya lagi, di kartu ini tertulis ‘anggota seumur hidup’. Ini benar-benar luar biasa,” ungkap Prabowo disambut tepuk tangan riuh dari para muktamirin.
Menariknya, pemberian KARTANU ini merupakan jawaban atas kelakar yang sempat dilontarkan Prabowo pada pembukaan Muktamar, Kamis (27/8) lalu. Saat itu, Prabowo secara jenaka menagih janji kepada Gus Yahya mengenai kartu keanggotaan NU yang belum kunjung ia terima meski sudah lama ia dambakan.
Prabowo bahkan sempat berjanji akan kembali menghadiri acara penutupan Muktamar jika panitia berhasil menyiapkan kartu anggotanya. Komitmen tersebut akhirnya dibayar tuntas oleh jajaran pengurus PBNU, menegaskan kedekatan emosional dan strategis antara sang Presiden dengan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Langkah ini dinilai banyak pihak tidak hanya sekadar seremonial, melainkan juga simbol sinergi yang kuat antara pemerintah dan ulama dalam menjaga persatuan bangsa serta mengawal agenda pembangunan nasional ke depan.
