Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah tegas dalam menanggulangi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mengkhawatirkan pada musim kemarau tahun ini. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menyiapkan imbalan uang tunai sebesar Rp5 juta bagi warga yang mampu memberikan informasi akurat mengenai keberadaan pelaku pembakaran lahan, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Langkah insentif ini diluncurkan guna menggenjot partisipasi aktif masyarakat dalam memutus rantai aksi oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja membakar lahan. Agustiar menjamin penuh bahwa seluruh identitas warga yang memberikan laporan valid akan dijaga kerahasiaannya demi keselamatan dan kenyamanan pelapor.
“Jika ada masyarakat yang mendapatkan informasi akurat, segera laporkan. Kami bantu apresiasi Rp5 juta dan jangan khawatir karena identitas pelapor pasti dirahasiakan. Namun ingat, datanya harus benar-benar valid, jangan mengarang apalagi sampai memfitnah,” tegas Agustiar Sabran di sela-sela kunjungan kerja bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kalteng.
Dalam agenda peninjauan tersebut, Gubernur didampingi oleh Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan. Sinergi lintas instansi ini menggarisbawahi komitmen Pemprov Kalteng untuk menerapkan strategi terpadu dalam mengantisipasi cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino yang meningkatkan potensi karhutla dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dugaan adanya motif kesengajaan dalam pembakaran lahan kian menguat menyusul penangkapan dua oknum di Kabupaten Pulang Pisau oleh aparat kepolisian. Kedua pelaku diduga mengoordinasi pembakaran di 12 titik lokasi yang berbeda, yang mengindikasikan adanya tindakan terencana dari pihak tertentu.
Mengingat bahaya kabut asap yang mengintai, Gubernur mengimbau masyarakat untuk menghentikan tradisi membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Ia menegaskan bahwa hadiah uang tunai ini dirancang bukan untuk memicu konflik sosial atau aksi saling tuduh antarwarga, melainkan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan bersama.
