JAKARTA – Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas membantah isu yang beredar mengenai rencana kenaikan tarif parkir mobil hingga mencapai Rp60.000 per jam di wilayah ibu kota. Isu ini sempat memicu keresahan di kalangan pengendara dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.
Saat memberikan keterangan di kawasan Jakarta Selatan, Pramono menegaskan bahwa angka nominal tersebut sama sekali bukan representasi atau keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia mengaku baru mengetahui adanya angka Rp60.000 setelah isu tersebut viral di tengah masyarakat.
Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta belum mengetok palu atau mengambil keputusan final terkait penyesuaian tarif parkir di Jakarta. Dalam merumuskan kebijakan publik yang berdampak luas, pihak pemerintah dipastikan akan mempertimbangkan berbagai aspek secara matang, terutama mengenai asas kepatutan dan daya beli masyarakat.
“Pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal. Termasuk berapa harga yang wajar. Nah, sampai hari ini belum ada keputusan apa pun tentang itu,” ujar Pramono demi meredam spekulasi yang berkembang liar.
Usut punya usut, rumor mengenai angka fantastis ini bermula dari pembahasan di internal DPRD DKI Jakarta. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, sebelumnya sempat mengungkapkan adanya usulan perubahan skema tarif parkir berbasis sistem zonasi.
Dalam usulan tersebut, kawasan-kawasan dengan nilai perputaran ekonomi yang tinggi seperti Sudirman Central Business District (SCBD), Menteng, dan Senayan diusulkan masuk ke dalam zona dengan tarif batas atas tertinggi, yakni Rp60.000 per jam. Namun, Jupiter sendiri menilai angka batas atas tersebut terlalu ekstrem dan tidak realistis.
Ia sepakat bahwa nominal tersebut akan sangat memberatkan warga Jakarta yang sehari-hari bermobilitas menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, usulan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan rasional agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat di tengah situasi ekonomi saat ini.
