Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Langkah konkret diambil dengan kembali mengerahkan bantuan armada udara militer guna mempercepat pemadaman titik api yang dipicu oleh cuaca ekstrem.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa lima pesawat tambahan milik TNI Angkatan Udara (TNI AU) telah resmi diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Armada udara taktis ini diterbangkan langsung menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur guna memperkuat 30 unit pesawat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sudah beroperasi terlebih dahulu di tiga provinsi terdampak.
Langkah taktis ini diambil demi menjaga keselamatan masyarakat serta meminimalkan kerusakan ekosistem akibat kabut asap yang kian pekat. Selain armada yang telah dikirim ke zona merah, pemerintah juga menyiagakan sejumlah pesawat cadangan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Armada cadangan ini siap diterjunkan sewaktu-waktu di bawah koordinasi BNPB jika eskalasi kebakaran meningkat.
Berdasarkan data terkini, total terdapat 52 pesawat yang dikerahkan secara nasional untuk menanggulangi ancaman karhutla musim ini. Distribusi armada udara ini mencakup 30 unit pesawat yang beroperasi penuh di wilayah Kalimantan dan 22 unit lainnya difokuskan untuk mengatasi sebaran titik api di wilayah Sumatra.
Situasi karhutla tahun ini diperparah oleh fenomena El Nino kuat yang melanda Indonesia sejak Juli lalu. Dampak kekeringan ekstrem ini sangat terasa pada penurunan kualitas udara yang drastis di sejumlah daerah. Data pemantauan mencatat konsentrasi partikel debu halus PM2,5 di Kampar (Riau) mencapai 48,84 mikrogram per meter kubik, disusul Ogan Ilir (Sumatera Selatan) sebesar 47,39 mikrogram per meter kubik, dan Katingan (Kalimantan Tengah) sebesar 30,16 mikrogram per meter kubik.
Merespons situasi darurat lingkungan ini, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat telah menerbitkan instruksi mendesak kepada enam gubernur di wilayah terdampak. Para kepala daerah di Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan diinstruksikan untuk segera mengambil langkah mitigasi konkret, memperketat pengawasan area rawan, serta memprioritaskan perlindungan kesehatan warga dari ancaman ISPA.
