Pemerintah Indonesia secara resmi telah merancang alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Mengingat proyeksi ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi tahun tersebut, pemerintah tampak lebih selektif dalam mendistribusikan kas negara. Akibatnya, sebagian besar instansi harus rela mengalami pemangkasan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, meski beberapa sektor prioritas justru mendapatkan suntikan dana tambahan.
Menariknya, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap memimpin sebagai lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, meskipun nominalnya menyusut cukup signifikan. Pada tahun 2027, pagu anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun, turun dari Rp268 triliun pada tahun 2026. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru mencatatkan tren positif dengan kenaikan anggaran menjadi Rp189,01 triliun dari sebelumnya Rp187,1 triliun.
Selain sektor pertahanan, sektor pendidikan juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dua kementerian pecahan sektor pendidikan, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), kompak mengalami kenaikan alokasi anggaran. Kemendikdasmen naik sebesar 9 persen menjadi Rp61,1 triliun, sementara Kemendiktisaintek tumbuh sekitar 6,5 persen menjadi Rp65,1 triliun pada tahun 2027.
Sebaliknya, institusi penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus menghadapi penyusutan anggaran sekitar 5 persen, dari Rp146,05 triliun pada 2026 menjadi Rp139,1 triliun pada 2027.
Berikut adalah rincian lengkap 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran “jumbo” dalam RAPBN 2027:
- Badan Gizi Nasional (BGN): Rp240,2 triliun (Turun dari Rp268 triliun)
- Kementerian Pertahanan (Kemhan): Rp189,01 triliun (Naik dari Rp187,1 triliun)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp139,1 triliun (Turun dari Rp146,05 triliun)
- Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU): Rp114,5 triliun (Turun dari Rp118,5 triliun)
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Rp102,1 triliun (Turun dari Rp114 triliun)
- Kementerian Agama (Kemenag): Rp87,6 triliun (Turun dari Rp88,8 triliun)
- Kementerian Sosial (Kemensos): Rp84,7 triliun (Naik dari Rp84,4 triliun)
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek): Rp65,1 triliun (Naik dari Rp61,8 triliun)
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp61,1 triliun (Naik dari Rp56,6 triliun)
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Rp49,8 triliun (Turun dari Rp52,01 triliun)
Melalui postur anggaran ini, terlihat jelas bahwa pemerintah berfokus pada ketahanan pangan, pertahanan nasional, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lewat jalur pendidikan, sembari tetap menjaga efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian global.
