Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra terus bergerak cepat mempercepat pemulihan di wilayah Solok Raya, Sumatra Barat. Upaya taktis ini difokuskan pada perbaikan infrastruktur vital, penyediaan hunian layak bagi pengungsi, serta normalisasi lahan pertanian yang terdampak bencana alam hebat beberapa waktu lalu.
Dalam evaluasi terbaru di Kabupaten Solok, pemerintah daerah tercatat telah menerima dukungan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar. Meski penyerapan anggaran di sektor kesehatan telah mencapai 91 persen dan sektor ekonomi 57 persen, realisasi anggaran infrastruktur masih tertahan di angka 6,7 persen dari total alokasi Rp88 miliar. Keterlambatan ini dipicu oleh penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum rampung.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Wahyu Bintono Hari Bawono, menegaskan pentingnya percepatan proses administrasi tersebut. “Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera diselesaikan agar proyek fisik bisa langsung dilelang melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Mengingat sisa waktu tahun anggaran yang makin terbatas, langkah disiplin ini sangat krusial untuk memulihkan konektivitas dan pelayanan publik,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, penyediaan hunian tetap (huntap) bagi 259 keluarga yang kehilangan tempat tinggal menjadi prioritas utama. Satgas PRR terus mendorong Pemkab Solok untuk segera mengajukan penambahan kuota 199 unit huntap ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, guna melengkapi 60 unit kuota awal yang sudah tersedia.
Sementara itu, di Kota Solok, fokus utama tertuju pada penanganan dampak banjir bandang yang merusak fasilitas umum dan melumpuhkan sekitar 115 hektare lahan pertanian produktif. Guna mengatasi ancaman banjir secara permanen, proyek normalisasi dan pengendalian banjir di Sungai Batang Gawan serta Batang Lembang senilai Rp170 miliar kini telah memasuki tahap tender tahun jamak.
Untuk menyelamatkan sektor pangan lokal, Satgas PRR berkolaborasi erat dengan Kementerian Pertanian dalam memobilisasi sistem pompanisasi darurat serta mendistribusikan bibit cadangan kepada para petani. Sinergi lintas kementerian ini diharapkan mampu mengembalikan produktivitas pertanian Solok Raya sekaligus meminimalkan risiko gagal panen akibat rusaknya saluran irigasi.
