Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik penambangan liar yang kian meresahkan di tanah air. Secara terbuka, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pengoperasian sekitar 1.000 tambang timah ilegal di kawasan Bangka Belitung.
Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan para anggota dewan pada Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Prabowo menyoroti fakta bahwa pemerintah sejatinya telah berhasil menutup sekitar seribu lokasi tambang timah tanpa izin pada akhir tahun lalu. Namun, keberadaan tambang ilegal dalam jumlah fantastis tersebut memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan di lapangan.
Dalam pidatonya yang lugas, Prabowo mempertanyakan bagaimana mungkin aktivitas ilegal berskala masif tersebut beroperasi tanpa terendus oleh pejabat berwenang. Ia menegaskan bahwa pangkat dan jabatan yang dianugerahkan oleh negara kepada aparat kepolisian maupun militer seharusnya diabdikan sepenuhnya untuk menjaga ketertiban serta melindungi kekayaan alam bangsa, bukan justru dibiarkan begitu saja.
“Untuk apa negara memberikan pangkat dan jabatan kepada mereka jika tidak mampu menertibkan pelanggaran ini? Saya berbicara di sini atas nama seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas di hadapan jajaran pejabat tinggi negara.
Sektor pertambangan timah di Bangka Belitung memang telah lama menjadi sorotan publik akibat tingginya tingkat kebocoran penerimaan negara dan kerugian ekologis yang masif. Aktivitas ekstraksi tanpa izin tidak hanya merusak ekosistem darat dan laut, tetapi juga merampas potensi pendapatan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Melalui perintah langsung ini, publik menantikan aksi nyata dan transparan dari institusi TNI maupun Polri. Penertiban jaringan tambang ilegal hingga ke akar-akarnya diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang dan pembiaran perusakan sumber daya alam nasional.
