Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menunjukkan komitmennya dalam mengusut tuntas skandal mega korupsi yang merugikan keuangan negara. Terbaru, korps adhyaksa tersebut mengungkap keterlibatan oknum birokrat dalam kasus dugaan korupsi bermodus transfer pricing yang menyeret raksasa industri bubur kertas, PT Toba Pulp Lestari (TPL). Dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini resmi menyandang status sebagai tersangka.
Kedua tersangka yang berinisial BP dan SR tersebut diduga kuat memanfaatkan wewenang mereka untuk memuluskan aksi culas perusahaan. Berdasarkan keterangan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, kedua tersangka sebelumnya bertindak sebagai supervisor dalam tim pemeriksaan pajak terhadap PT TPL. Kasus ini sendiri mencakup rentang waktu yang sangat panjang, yakni dari tahun 2008 hingga 2025.
Penyelidikan mendalam Kejagung mengungkap bahwa PT TPL diduga menjalankan modus under-invoicing atau penurunan nilai faktur dalam aktivitas ekspor mereka. Dalam dokumen pelaporan, produk yang diekspor diklasifikasikan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP). Namun, nilai ekspor yang dilaporkan sengaja ditekan jauh di bawah harga pasar riil guna meminimalkan setoran pajak yang wajib dibayarkan kepada negara.
Sebagai supervisor pemeriksa pajak, BP dan SR seharusnya mendeteksi dan menindak ketidakwajaran laporan keuangan tersebut. Sebaliknya, mereka justru meloloskan laporan pajak PT TPL, sehingga negara menderita kerugian yang sangat masif selama bertahun-tahun. Kejagung menegaskan bahwa penyidikan tidak akan berhenti di sini. Pihak penyidik masih terus mendalami aliran dana serta mencari kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, baik dari internal DJP maupun manajemen korporasi, demi memulihkan kerugian keuangan negara serta menegakkan keadilan ekologis dan ekonomi.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan untuk memperketat pengawasan internal di tubuh DJP. Praktik lancung seperti ini tidak hanya menguras pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi juga mencederai rasa keadilan bagi jutaan wajib pajak yang taat di tanah air.
