Kepulauan Riau (Kepri) menancapkan komitmen kuat dalam menyelaraskan visi daerah dengan agenda strategis nasional. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dengan tegas menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mengawal dan memastikan implementasi berbagai program kunci dari pemerintah pusat berjalan optimal hingga Agustus 2026. Ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi besar kepemimpinan nasional, yang telah diterjemahkan melalui lima misi pembangunan daerah demi mewujudkan Kepri yang “maju, makmur, dan merata.”
Dalam pernyataannya, Gubernur Ansar menekankan bahwa seluruh kerangka pembangunan di Kepri diarahkan untuk mendukung percepatan program strategis nasional. Komitmen ini terefleksi dalam akselerasi sejumlah inisiatif prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian serius adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Juli 2026, inisiatif vital ini telah menjangkau 87,47 persen dari target, atau setara dengan 594.000 penerima manfaat. Dukungan masif datang dari 239 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Pemprov Kepri kini berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat operasional dapur SPPG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), sekaligus memastikan setiap SPPG memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) demi menjamin kualitas dan keamanan pangan.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Sebanyak 407 koperasi telah berhasil dibentuk, dengan 271 di antaranya sudah memiliki lahan operasional. Upaya percepatan penyediaan lahan untuk 136 koperasi sisanya terus digesa. Pemerintah daerah juga aktif mendorong kemitraan strategis antara BUMN dengan koperasi ini, guna memastikan pasokan logistik yang stabil dan mendukung daya ungkit ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Pemerataan akses pendidikan juga menjadi prioritas melalui program Sekolah Rakyat. Kepri saat ini telah memiliki 201 peserta didik yang tersebar di Natuna (96 siswa), Tanjungpinang (62 siswa), dan Kepulauan Anambas (43 siswa). Proses lelang proyek pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat permanen di ketiga wilayah tersebut terus diakselerasi. Tak hanya itu, pembangunan serupa di Bintan, Karimun, dan Lingga juga sedang dalam proses, termasuk satu Sekolah Rakyat tingkat provinsi di Pulau Dompak yang segera dilelang oleh Kementerian Sosial.
Untuk memberdayakan komunitas maritim, program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang dengan target ambisius. Dari 124 lokasi yang diusulkan di Kepri, empat lokasi telah ditetapkan, meliputi tiga di Kota Batam dan satu di Desa Cemaga Utara, Natuna. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan survei topografi di 82 lokasi lainnya, sementara 18 lokasi tambahan sedang dalam antrean survei, dan 20 lokasi menunggu jadwal. Gubernur Ansar menargetkan pembangunan 100 titik kampung nelayan dalam dua tahun ke depan, yang akan menjadi tulang punggung ekonomi pesisir Kepri.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan, keberhasilan program-program ini membutuhkan sinergi kuat antara seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Fokus utama adalah menciptakan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur fisik, penciptaan lapangan kerja baru, serta perluasan akses penyaluran logistik. Kepri, dengan segala potensi maritim dan geografisnya, siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
