Dinamika politik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memasuki babak krusial setelah Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa secara resmi merampungkan investigasinya. Laporan hasil kerja yang memuat delapan poin rekomendasi kini telah diserahkan kepada pimpinan dewan, memicu spekulasi luas tentang masa depan kepemimpinan Bupati Sitti Husniah Talenrang. Apakah langkah ini akan berujung pada usulan pemakzulan sang bupati? Pertanyaan ini kini menjadi fokus perhatian publik dan elite politik setempat.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Gowa, Kasim Sila, mengonfirmasi bahwa tugas penyelidikan telah tuntas. “Setelah tugas dan tanggung jawab kami di Pansus selesai, tahap selanjutnya berada di tangan pimpinan DPRD,” ungkap Kasim. Laporan komprehensif tersebut akan didistribusikan kepada seluruh 45 anggota DPRD Gowa untuk dipelajari secara seksama. Anggota dewan kemudian akan menentukan apakah hasil penyelidikan ini layak untuk dilanjutkan ke penggunaan hak menyatakan pendapat. Ini adalah tahapan politik yang memiliki implikasi sangat serius, bahkan dapat berujung pada usulan pemberhentian atau pemakzulan kepala daerah.
Menurut Kasim, suasana yang berkembang setelah pembacaan hasil penyelidikan mengindikasikan bahwa mayoritas anggota DPRD cenderung mendukung kelanjutan proses ini. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan kolektif seluruh anggota dewan. “Hampir pasti teman-teman akan lanjut ke hak menyatakan pendapat, namun saya tidak ingin mendahului keputusan mereka,” tegas Kasim, menyoroti momentum politik yang sensitif ini.
Pansus tidak hanya menyajikan kesimpulan, tetapi juga delapan poin rekomendasi strategis. Rekomendasi ini dibagi ke dalam tiga arah tujuan yang berbeda: kepada aparat penegak hukum (APH), Pemerintah Kabupaten Gowa, serta pimpinan DPRD Gowa. Salah satu rekomendasi paling menonjol yang ditujukan kepada APH adalah terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengadaan sekolah gratis. “Kami merekomendasikan ke kepolisian untuk menindaklanjuti indikasi dugaan adanya korupsi di program pengadaan sekolah gratis,” jelas Kasim, menggarisbawahi potensi konsekuensi hukum dari temuan Pansus.
Sebelumnya, proses penyelidikan ini diwarnai insiden menarik perhatian. Bupati Husniah Talenrang sempat menghadiri sidang Pansus Hak Angket, namun memilih untuk walk out. Kuasa hukumnya, Amirullah Mappaero dan Arie Dumais, menjelaskan bahwa klien mereka merasa hak-haknya sebagai pihak yang dimintai keterangan tidak dipenuhi. Bupati, kata mereka, menginginkan pertanyaan disampaikan secara kolektif dan dibahas dalam ranah kebijakan, serta ingin menjawab secara tertulis merujuk pada Pasal 128 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal ini memberikan ruang bagi pihak yang dimintai keterangan untuk memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis, sebuah argumen yang dijadikan dasar penolakan Bupati atas prosedur Pansus.
Menanggapi sikap bupati, Kasim Sila menegaskan bahwa Pansus Hak Angket akan tetap menyimpulkan hasil persidangan yang telah berjalan. “Tanpa hadir pun juga kita bisa menyimpulkan, apalagi dia hadir,” ujarnya, menekankan bahwa proses penyelidikan tidak terhenti oleh ketidakhadiran atau keberatan pihak yang diperiksa. Kini, bola panas ada di tangan 45 anggota DPRD Gowa, yang akan menentukan arah kebijakan dan nasib Bupati Sitti Husniah Talenrang dalam beberapa waktu ke depan. Publik menanti dengan cemas bagaimana drama politik ini akan berakhir, mengingat dampak signifikan yang bisa ditimbulkan terhadap pemerintahan dan stabilitas daerah.
