Dinamika politik di Israel kembali memanas pasca-pemilu, di mana pembentukan pemerintahan baru terjebak dalam kebuntuan. Sorotan kini tertuju pada manuver strategis Partai Arab Joint List yang memilih untuk tidak bergabung secara formal dalam koalisi Gadi Eisenkot, namun menyatakan kesediaan untuk mendukung blok tersebut dari luar. Tujuan utama mereka jelas: menyingkirkan Benjamin Netanyahu dari kursi perdana menteri.
Keputusan Joint List, yang dipimpin oleh Ahmad Tibi, bukan tanpa perhitungan. Tibi menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mempermudah proses pembentukan koalisi Eisenkot. Kehadiran partai Arab secara langsung dalam pemerintahan sering kali memicu penolakan keras dari partai sayap kanan Israel, yang dapat menghambat terciptanya mayoritas. “Kami tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan. Proses koalisi (yang kami inginkan) harus lebih mudah, bukan sulit,” ujar Tibi dalam sebuah wawancara, menegaskan posisi pragmatis partainya.
Dalam pemilihan umum terakhir, Joint List berhasil mengamankan 11 kursi di parlemen Knesset, sementara Partai Arab lainnya, Ra’am, memperoleh 8 kursi. Gabungan ini menjadikan suara mereka krusial. Blok yang dipimpin Eisenkot saat ini mengantongi 48 kursi, sedangkan blok pendukung Netanyahu memiliki 53 kursi. Kedua kubu ini membutuhkan dukungan tambahan untuk mencapai ambang mayoritas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.
Netanyahu secara konsisten menolak partisipasi partai Arab dalam koalisinya, bahkan sering melabeli mereka sebagai pendukung organisasi yang dicap teroris. Di sisi lain, Eisenkot telah membuka pintu bagi siapa saja yang bersedia memenuhi sejumlah persyaratan ketat: mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen pada nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel, termasuk wajib militer atau dinas nasional; serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris. Persyaratan ini tentu menjadi dilema bagi partai-partai Arab.
Meskipun berada di luar koalisi, Tibi menegaskan bahwa anggota parlemen dari Joint List akan aktif. Mereka siap mendukung penggantian Ketua Parlemen Amir Ohana dan akan menolak mosi tidak percaya yang diajukan oleh partai Netanyahu, Likud, terhadap pemerintahan potensial. Sebagai imbalan atas dukungan eksternal ini, Joint List menuntut kesepakatan spesifik, antara lain penanganan kejahatan terhadap warga Arab-Israel yang lebih serius dan pengakuan resmi terhadap desa-desa Badui yang sering terpinggirkan.
Proses pembentukan pemerintahan di Israel memang dikenal sangat alot dan sering memakan waktu lama. Setelah hasil pemilu resmi diumumkan, presiden akan memanggil perwakilan partai-partai yang lolos ke parlemen, menganalisis situasi, dan kemudian menunjuk kandidat yang paling potensial untuk membentuk koalisi. Kandidat tersebut akan diberi waktu 28 hari untuk menyatukan 61 suara. Jika gagal, presiden dapat menunjuk kandidat lain dengan tenggat waktu serupa.
Apabila kedua upaya penunjukan tersebut kandas, mandat akan dikembalikan kepada parlemen. Parlemen kemudian memiliki 21 hari untuk mencari calon yang mampu mengumpulkan 61 dukungan. Jika fase ini pun gagal, parlemen secara otomatis akan dibubarkan, memaksa Israel untuk menggelar pemilihan umum ulang dalam waktu 90 hari. Situasi ini menunjukkan betapa krusialnya setiap langkah dan negosiasi dalam kancah politik Israel yang sarat kepentingan.
