Pasca-pemilihan umum yang kembali menyisakan ketidakpastian, lanskap politik Israel berada di titik krusial. Dengan tak adanya satu blok pun yang berhasil meraih suara mayoritas di parlemen, prospek pemilu ulang yang melelahkan kembali membayangi. Di tengah kebuntuan ini, pemimpin partai oposisi Yashar, Gadi Eisenkot, tampil dengan inisiatif strategis, menawarkan sebuah jalan untuk membentuk pemerintahan baru dan menepis bayang-bayang instabilitas politik.
Eisenkot, seorang politisi senior, menegaskan ambisinya untuk membangun sebuah koalisi yang luas, didasari oleh prinsip-prinsip fundamental yang ia yakini dapat menyatukan berbagai faksi. Setelah berdiskusi dengan sesama tokoh oposisi, Yair Lapid, ia menguraikan serangkaian syarat yang menjadi pilar visinya. Di antaranya adalah pengakuan tegas terhadap Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis, liberal, dan egaliter. Selain itu, komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel, termasuk kewajiban dinas militer dan nasional bagi seluruh warga negara, serta penegasan status Hamas sebagai organisasi teroris, menjadi poin tak ternegosiasi.
“Berlandaskan prinsip-prinsip kokoh ini, saya bertekad membentuk pemerintahan Zionis yang inklusif dan sepenuhnya berdedikasi pada kepentingan nasional,” ujar Eisenkot. Ia juga menegaskan bahwa pintu koalisi yang ia gagas terbuka lebar bagi setiap pejabat terpilih yang bersedia menerima dan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, menunjukkan upaya untuk merangkul spektrum politik yang lebih luas demi tercapainya stabilitas.
Tak hanya berfokus pada fondasi ideologis, Eisenkot juga memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi agenda utama jika ia memimpin. Ini termasuk pembentukan komisi penyelidikan independen untuk menelisik secara mendalam peristiwa tragis 7 Oktober 2023, pemberlakuan wajib militer yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, peningkatan signifikan jumlah personel militer, serta perbaikan tunjangan dan penghargaan bagi mereka yang mengabdi pada bangsa. Lebih lanjut, ia juga berjanji untuk mencabut undang-undang kontroversial terkait perombakan peradilan yang sempat memicu gelombang protes massal, mengembalikan keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan. Eisenkot secara tegas mengingatkan bahwa di Israel, Knesset—parlemen—lah yang menganugerahkan kepercayaan kepada pemerintah, bukan sebaliknya, menyoroti pentingnya akuntabilitas legislatif.
Situasi politik saat ini sangat mendesak. Hasil penghitungan suara Komite Pemilu Pusat Israel menunjukkan bahwa blok Eisenkot meraih 48 kursi, sementara blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi. Partai-partai Arab, dengan 19 kursi, muncul sebagai kekuatan penentu yang memegang kunci pembentukan pemerintahan. Untuk membentuk pemerintahan, seorang calon perdana menteri harus mengamankan dukungan minimal 61 kursi di Knesset.
Mengenai operasi militer, Eisenkot menunjukkan sikap pragmatis. Ia menyatakan bahwa selama pemerintahan baru belum terbentuk, dukungannya terhadap tindakan pasukan pertahanan akan dibatasi. Ia hanya akan mendukung aksi militer sebagai respons terhadap ancaman langsung dan mendesak terhadap Israel yang tak dapat menunggu pelantikan pemerintahan. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi pembentukan pemerintahan yang stabil untuk mengambil keputusan strategis yang krusial bagi keamanan nasional Israel.
