JAKARTA – Perum Bulog, sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan nasional, menegaskan komitmennya untuk melampaui target penyerapan beras dalam negeri. Sebuah proyeksi ambisius menempatkan capaian serapan hingga 130 persen dari target pemerintah pada akhir tahun 2026. Angka ini bukan sekadar target, melainkan cerminan keberhasilan strategi komprehensif yang telah dijalankan.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa capaian penyerapan beras saat ini sudah sangat impresif, menembus angka 102 persen atau lebih dari 4 juta ton, jauh sebelum tahun berakhir. “Capaian 102 persen ini menjadi fondasi kuat optimisme kami. Dengan proyeksi hingga Desember, kami yakin bisa mencapai 130 persen dari target yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ujar Rizal dalam sebuah kesempatan diskusi di Jakarta.
Keberhasilan masif ini, menurut Rizal, tak lepas dari kebijakan pemerintah yang sangat berpihak pada sektor pertanian. Salah satu pilar utamanya adalah kepastian kebijakan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan harga ini, ditegaskannya, bukan hanya sekadar angka, melainkan instrumen vital untuk memastikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan produksi.
Dengan adanya harga dasar yang terjamin, para petani tidak lagi dihadapkan pada fluktuasi harga yang merugikan. Bulog sebagai pembeli siaga, menjamin seluruh gabah petani terserap dengan harga yang pantas, menghilangkan praktik penjualan di bawah harga ketentuan. “Kami memastikan tidak ada lagi harga-harga di pasaran, di seluruh sentra sawah Indonesia, yang dijual di bawah Rp6.500. Semuanya minimal Rp6.500, dan itu dibeli oleh Bulog,” tegas Rizal, menggambarkan dampak langsung kebijakan ini terhadap daya beli dan semangat kerja petani.
Langkah strategis ini bukan hanya tentang angka penyerapan, melainkan juga fondasi untuk memperkokoh stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Optimisme Bulog untuk mempertahankan swasembada pangan berkelanjutan semakin menguat, terutama menatap tahun 2026. Capaian ini diharapkan menjadi “kado terbaik” bagi pemerintahan, menandakan keberlanjutan upaya mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik tanpa terlalu bergantung pada impor.
Dengan demikian, sinergi antara kebijakan pemerintah dan implementasi oleh Bulog menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem pertanian yang tangguh. Penyerapan beras yang optimal tidak hanya menstabilkan harga di tingkat konsumen, tetapi juga memberikan kepastian pendapatan bagi petani, menjaga roda ekonomi pedesaan tetap berputar, dan pada akhirnya, memperkuat pondasi kedaulatan pangan bangsa.
