Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah memberikan lampu hijau awal terhadap potensi penjualan jet tempur siluman tercanggih, F-35, kepada Kerajaan Arab Saudi. Langkah ini, yang diperkirakan bernilai fantastis mencapai miliaran dolar AS, sontak memicu gelombang kekhawatiran dan perdebatan mendalam di lanskap geopolitik Timur Tengah, terutama dari sekutu dekat AS, Israel.
Persetujuan tentatif ini mencakup puluhan unit jet F-35 varian lepas landas dan mendarat konvensional, lengkap dengan mesin Pratt & Whitney F135-PW-100 yang canggih. Besarnya transaksi ini tidak hanya mencerminkan ambisi Arab Saudi untuk memodernisasi angkatan udaranya, tetapi juga menegaskan kembali peran strategis Riyadh sebagai pemain kunci di kawasan. Namun, proses penjualan ini masih harus melewati rintangan signifikan, termasuk persetujuan Kongres AS, di mana sejumlah legislator menyuarakan keprihatinan serius terkait hubungan yang kian erat antara Arab Saudi dan Tiongkok.
Dinamika ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, upaya penjualan F-35 ke Uni Emirat Arab (UEA) juga kandas di tengah kekhawatiran serupa mengenai kerja sama militer UEA dengan Beijing. Kekhawatiran ini membayangi Arab Saudi, namun pemerintahan AS kala itu tetap mendorong transaksi ini, yang semula dikaitkan dengan upaya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Namun, seiring waktu, syarat tersebut agaknya ditinggalkan demi fokus pada kesepakatan senjata yang bernilai tinggi.
Bagi Israel, potensi akuisisi F-35 oleh Arab Saudi merupakan isu yang sangat sensitif. Washington terikat oleh hukum AS untuk menjaga Keunggulan Militer Kualitatif (QME) Israel di kawasan. Kehadiran jet tempur generasi kelima di tangan negara Arab lain, bahkan yang sedang menjajaki normalisasi, dipandang sebagai potensi pergeseran keseimbangan kekuatan yang bisa merugikan Tel Aviv. Para pejabat keamanan Israel secara terbuka menyatakan kegelisahan mereka, mengingat F-35 merupakan salah satu aset pertahanan paling strategis dan canggih.
Kabar mengenai penjualan ini muncul di tengah eskalasi ketegangan regional. Arab Saudi baru-baru ini menghadapi serangkaian serangan terhadap fasilitas minyak dan pangkalan militernya oleh kelompok Houthi yang didukung Iran. Konflik berkepanjangan ini menyoroti kebutuhan Riyadh akan sistem pertahanan udara yang lebih canggih dan kemampuan ofensif yang mumpuni untuk menjaga stabilitas dan melindungi infrastruktur vitalnya. Iran sendiri terus memperkuat cengkeramannya di jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb, menambah kompleksitas dinamika keamanan di Teluk.
Meskipun Israel menyuarakan keberatan, Departemen Luar Negeri AS berargumen bahwa usulan penjualan peralatan dan dukungan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer di kawasan. Namun, perspektif ini kontras dengan pandangan Israel yang selalu menekankan pentingnya mempertahankan dominasi teknologi militer untuk menjamin keamanannya di tengah lingkungan yang bergejolak. Dilema antara menjaga kepentingan strategis AS di Teluk dan memenuhi komitmen terhadap keamanan Israel menjadi poros utama dalam negosiasi dan diskusi yang sedang berlangsung.
Jika kesepakatan ini akhirnya terealisasi dan mendapat lampu hijau dari Kongres, Arab Saudi akan menjadi negara kedua di Timur Tengah setelah Israel yang mengoperasikan F-35. Ini akan secara fundamental mengubah lanskap pertahanan kawasan, memicu potensi perlombaan senjata, dan menuntut perhitungan ulang strategi militer oleh semua pihak. Implikasinya akan terasa jauh melampaui batas-batas kedua negara, membentuk ulang arsitektur keamanan regional untuk dekade-dekade mendatang.
