JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal program-program strategis nasional serta mempercepat pemulihan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan laporan capaian kinerja instansinya hingga pertengahan September 2026.
Hingga 14 September 2026, realisasi anggaran Kemendagri tercatat mencapai Rp4,36 triliun atau sekitar 63,54 persen dari total pagu sebesar Rp6,86 triliun. Penyerapan ini diimbangi dengan eksekusi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari penanganan pascabencana, pengawalan inflasi, hingga optimalisasi administrasi kependudukan.
Penanganan Bencana dan Layanan Jemput Bola
Salah satu fokus utama Kemendagri adalah mengakselerasi pemulihan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak bencana. Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Mendagri Tito memimpin langkah koordinasi mendalam untuk memastikan proses rekonstruksi tuntas sesuai target hingga 2028. Kemendagri juga terlibat aktif dalam mitigasi dan penyaluran bantuan darurat di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di samping itu, penanganan dokumen kependudukan yang rusak akibat bencana menjadi perhatian serius melalui aksi ‘jemput bola’ oleh Direktorat Jenderal Dukcapil. Tercatat lebih dari 59 ribu dokumen kependudukan berhasil diterbitkan kembali bagi korban bencana di Sumatra, serta 11.225 layanan diterbitkan untuk masyarakat terdampak di NTT.
Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Program Prioritas
Dalam sektor perekonomian, Kemendagri konsisten memantau laju inflasi daerah secara rutin. Hasilnya, inflasi nasional hingga Agustus 2026 tetap stabil berada di angka 2,5 persen (plus minus 1 persen). Di saat yang sama, Kemendagri turut mengawal implementasi program strategis Presiden, seperti Program 3 Juta Rumah, pengolahan sampah menjadi energi listrik, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga pengembangan Sekolah Rakyat.
Arah Kebijakan dan Usulan Anggaran 2027
Menatap tahun anggaran 2027, Kemendagri memproyeksikan penguatan pada kapasitas pemerintah daerah, transformasi digital, serta kesehatan fiskal daerah. Berdasarkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun, Kemendagri mengajukan usulan tambahan sebesar Rp5,28 triliun sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp10,93 triliun.
Sementara itu, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito juga melaporkan penyerapan anggaran BNPP yang telah menembus Rp266,6 miliar (69,41 persen). Anggaran ini difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat perbatasan dan penyediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
