Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bergerak cepat melakukan koordinasi ketat guna mengantisipasi potensi ancaman erupsi dari tujuh gunung api aktif di wilayah kepulauan tersebut. Langkah preventif ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik yang digelar di Markas Polda Maluku, Kota Ambon.
Berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), ketujuh gunung api aktif yang berada dalam pengawasan ketat tersebut meliputi Gunung Banda Api, Wurlali, Nila, Serua, Wetar, Manuk, dan Teon. Hingga saat ini, status Gunung Banda Api telah dinaikkan menjadi Waspada (Level II) menyusul adanya lonjakan aktivitas vulkanik yang didominasi oleh gempa vulkanik dangkal dan dalam, disertai embusan asap putih tipis dari puncak kawah.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadiki Lie, menegaskan bahwa langkah mitigasi harus dibangun secara matang jauh sebelum potensi bahaya menjadi bencana nyata. Ia menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk segera melakukan inventarisasi personel, armada penyelamat, serta peralatan evakuasi darurat. Upaya kehati-hatian ini merupakan komitmen bersama dalam memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Maluku.
Selain ancaman vulkanologi, Maluku kini juga dihadapkan pada tantangan iklim yang serius. Kepala Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon, Kamari, memaparkan data mencengangkan terkait penurunan curah hujan yang sangat ekstrem sepanjang Januari hingga Agustus 2026 akibat dampak El Nino. Penurunan curah hujan mencapai 80 hingga 90 persen ini telah mengakibatkan krisis air bersih yang parah di Pulau Kelang, Bula, dan Pulau Ai, serta memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Buru.
Melalui kolaborasi lintas sektoral yang solid antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, BMKG, dan PVMBG, diharapkan kesiapsiagaan Maluku dalam menghadapi bencana alam multisektor—baik erupsi gunung api maupun kekeringan ekstrem—dapat berjalan optimal demi keselamatan warga.
