Meningkatnya aktivitas vulkanik pada sejumlah gunung berapi di Indonesia telah memicu penundaan hingga pembatalan penerbangan internasional. Merespons kondisi darurat bencana alam ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah cepat dengan melonggarkan aturan masa tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak.
Pemerintah secara resmi memberikan fasilitas Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dengan jangka waktu hingga 30 hari. Kebijakan diskresi ini disiapkan agar para wisatawan dan warga asing yang tertahan di Indonesia tidak dibebani oleh prosedur hukum imigrasi yang rumit di tengah situasi bencana.
Bebas Denda Overstay Rp0 Bagi WNA Terdampak
Tidak hanya perpanjangan izin tinggal, Ditjen Imigrasi juga memberikan kebebasan tarif denda keterlambatan atau overstay menjadi Rp0. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan serta menjaga citra positif pariwisata Indonesia di mata internasional.
Namun, untuk mendapatkan pembebasan denda dan fasilitas ITKT tersebut, WNA yang bersangkutan diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi secara mandiri. Mereka harus melampirkan surat keterangan resmi atau bukti pembatalan penerbangan yang diterbitkan oleh pihak maskapai penerbangan maupun otoritas bandara setempat (Aviation Civil Authority).
Prosedur Pengurusan di Kantor Imigrasi Terdekat
Ditjen Imigrasi mengimbau seluruh WNA yang tak bisa kembali ke negara asalnya akibat pembatalan penerbangan untuk segera mendatangi kantor imigrasi terdekat. Petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara dan kantor imigrasi daerah telah disiagakan untuk memberikan pelayanan responsif.
Proses perpanjangan izin tinggal ini dapat diperpanjang kembali jika kondisi kahar (force majeure) akibat erupsi gunung berapi masih berlangsung dan belum memungkinkan penerbangan dibuka secara normal.
Status Erupsi Gunung Berapi di Indonesia
Saat ini, beberapa gunung berapi di wilayah Indonesia memang masih menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dan berstatus Siaga. Di antaranya adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, serta Gunung Ili Lewitolok di Nusa Tenggara Timur (NTT). Debu vulkanik dari erupsi gunung-gunung tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan penerbangan, sehingga pembatasan jalur udara terpaksa dilakukan.
