Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kian meluas di sejumlah wilayah Indonesia memicu respons tegas dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Dalam instruksi tersebut, Mendagri melarang keras pembukaan lahan dengan cara dibakar tanpa pengecualian apa pun demi menekan penyebaran titik api baru yang dapat memperparah situasi.
Penegasan ini disampaikan oleh Tito usai menghadiri sebuah acara apresiasi kinerja pemerintah daerah di Balikpapan. Ia menekankan bahwa situasi saat ini sudah memasuki fase darurat, sehingga tindakan preventif yang tegas sangat diperlukan. Menurutnya, instruksi larangan pembakaran lahan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dampak dari bencana Karhutla ini dinilai sudah sangat merugikan masyarakat luas. Selain merusak ekosistem hutan serta mengancam kelestarian flora dan fauna endemik, kabut asap tebal yang dihasilkan telah memicu gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Tidak hanya itu, sektor transportasi udara di wilayah terdampak seperti Kalimantan, Sumatra, Riau, dan Jambi juga mengalami hambatan serius akibat jarak pandang yang menurun drastis.
Tito menegaskan bahwa sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam mengatasi krisis lingkungan ini. Saat ini, fokus penanganan terbagi menjadi dua langkah strategis. Pertama, memadamkan seluruh titik api yang telah terlanjur membakar lahan secara cepat dan efektif. Kedua, memperketat pengawasan agar tidak ada lagi oknum yang memicu munculnya titik api (hotspot) baru.
Di lapangan, kolaborasi masif terus berjalan tanpa henti. Petugas pemadam kebakaran gabungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, dan Polri saling bahu-membahu menjinakkan si jago merah. Upaya pemadaman tidak hanya mengandalkan jalur darat, melainkan juga jalur udara melalui operasi water bombing menggunakan helikopter khusus. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menyemai awan agar hujan bisa segera turun di wilayah-wilayah kritis.
