Pasca-bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), langkah cepat langsung diambil oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, Ditjen Dukcapil menggelar aksi kemanusiaan berupa layanan jemput bola untuk memulihkan dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat bencana tersebut.
Layanan darurat ini menyasar warga di Kabupaten Ende, salah satunya di Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda. Kehadiran tim administrasi kependudukan (adminduk) ini menjadi angin segar bagi masyarakat terdampak yang kehilangan dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran akibat rumah mereka yang rusak diguncang gempa.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa negara harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terlebih dalam situasi krusial pasca-bencana. ‘Pelayanan adminduk tidak boleh terhenti karena bencana. Kami berkomitmen memberikan kemudahan bagi warga terdampak agar hak-hak sipil mereka tetap terpenuhi tanpa harus terbebani prosedur yang rumit dalam kondisi sulit seperti ini,’ ujar Teguh.
Sinergi kuat ini juga mendapat apresiasi mendalam dari Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda. Menurutnya, kehadiran tim dari pemerintah pusat memberikan dorongan moral dan solusi nyata bagi pemulihan daerahnya. Pelayanan langsung di tingkat desa atau kelurahan ini memotong jalur birokrasi, sehingga warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota untuk mengurus dokumen mereka kembali.
Selain di Kabupaten Ende, aksi serupa juga dijalankan secara paralel di wilayah terdampak lainnya, termasuk Kabupaten Nagekeo. Langkah taktis dari titik ke titik ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dokumen administratif masyarakat, yang nantinya sangat krusial digunakan untuk mengakses berbagai bantuan sosial dan layanan kesehatan darurat pasca-gempa.
Dengan adanya kemudahan akses ini, pemerintah berharap beban psikologis dan administratif para korban bencana dapat sedikit diringankan, sekaligus memastikan roda pelayanan publik tetap berputar optimal di masa-masa pemulihan pasca-bencana di NTT.
