Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kini tengah membidik aktor intelektual di balik bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatra. Merespons situasi kritis ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pelaku, terutama korporasi nakal yang sengaja memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan perkebunan secara ilegal.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah kunci utama untuk memutus siklus bencana tahunan ini. Menurutnya, PDIP jauh-jauh hari telah mengingatkan potensi ancaman El Nino ekstrem yang memicu kekeringan parah. Namun, sangat disayangkan adanya tindakan tidak bertanggung jawab dari pihak tertentu yang sengaja menyulut titik api demi memangkas biaya operasional.
“Penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan secara adil dan keras. Jangan sampai ada korporasi yang berlindung di balik musim kering untuk membersihkan lahan secara ilegal. Jika dibiarkan tanpa sanksi tegas, tragedi ekologis ini akan terus berulang dan tentu mencoreng martabat bangsa di mata internasional,” ujar Hasto di sela-sela konsolidasi internal partai di Surabaya.
Sementara itu, penyelidikan kepolisian mengungkap fakta krusial. Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 71 orang tersangka dari 89 laporan polisi yang tersebar di sembilan Kepolisian Daerah (Polda). Mayoritas tersangka yang diringkus merupakan pekerja serabutan yang diduga kuat hanya menjadi kaki tangan atau suruhan dari pemodal besar.
Pihak kepolisian menjelaskan bahwa mereka sedang melacak aliran dana dan dalang utama di balik aksi pembakaran ini. Aparat meyakini para pekerja lapangan tersebut tidak bertindak atas inisiatif sendiri, melainkan di bawah instruksi investor yang menyediakan dana untuk membuka lahan dengan cara instan dan murah.
Dengan langkah hukum yang menyasar hingga ke tingkat korporasi dan penyokong dana, diharapkan ada efek jera yang nyata. Upaya kolaboratif antara ketegasan hukum dan pengawasan lingkungan hidup kini menjadi taruhan utama untuk menyelamatkan paru-paru hijau Indonesia dari kepungan kabut asap.
