Ancaman kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino kian mengkhawatirkan wilayah Kalimantan Selatan. Pemerintah melalui Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla kalsel) guna mengantisipasi krisis pasokan air yang kian menyusut.
Dalam peninjauan lapangan di Kota Banjarbaru, Hanif menyoroti kendala utama pemadaman api, yakni keterbatasan pasokan air di titik-titik rawan. Menurutnya, pemadaman di area lahan gambut kritis seperti kawasan Guntung Damar dan Liang Anggang tidak hanya membutuhkan dukungan logistik finansial, melainkan pasokan air dalam jumlah besar untuk membasahi kedalaman tanah gambut agar api benar-benar padam.
Kondisi ini menjadi kian mendesak lantaran volume air di sejumlah penampungan vital, termasuk Waduk Riam Kanan, mulai menyusut secara signifikan. Padahal, waduk tersebut memegang peranan yang sangat strategis bagi masyarakat setempat. Selain mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas sekitar 30 megawatt, Waduk Riam Kanan merupakan urat nadi bagi sistem irigasi pertanian, sektor perikanan, hingga sumber air baku utama untuk PDAM.
Guna menanggulangi potensi krisis yang lebih luas, pemerintah menjadwalkan pemeriksaan teknis secara langsung ke Waduk Riam Kanan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah sinergis ini diambil untuk menyusun formula penanganan lanjutan agar operasional listrik dan ketersediaan air bersih tidak terganggu jika kemarau berlangsung lebih lama.
Di samping upaya pemadaman cepat, tindakan pencegahan ekstrem juga terus digaungkan. Hanif menegaskan kembali instruksi Presiden untuk menyetop seluruh regulasi maupun praktik yang memperbolehkan pembakaran lahan. Karena ancaman El Nino diproyeksikan bertahan hingga penghujung tahun, penanganan karhutla memerlukan komitmen kolektif seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah mendorong penerapam strategi sistem pagar betis yang melibatkan kerja sama erat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, insan pers, hingga warga lokal. Kolaborasi ketat ini menjadi kunci utama untuk memantau area rawan sehingga titik api tidak kembali bermunculan setelah berhasil dipadamkan.
