Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 sempat diwarnai ketegangan akibat insiden penurunan bendera Merah Putih yang digantikan dengan bendera bulan bintang di kawasan Masjid Raya dan Pendopo Gubernur Aceh. Meski situasi tersebut sangat sensitif mengingat sejarah panjang wilayah tersebut, penanganan yang cepat dan tanpa kekerasan dari aparat keamanan mendapat apresiasi luas.
Ketua Umum PP Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, AH Bimo Suryono, memuji kematangan pemerintah dan Polri dalam meredam potensi konflik. Menurutnya, langkah persuasif dan terukur yang diambil aparat membuktikan bahwa kewibawaan negara tetap bisa ditegakkan tanpa harus menggunakan tindakan represif.
“Pemerintah dan Polri menunjukkan kedewasaan luar biasa. Tidak semua dinamika di lapangan harus direspons dengan kekerasan. Pendekatan dialogis yang tepat justru efektif menjaga stabilitas tanpa mencederai perdamaian yang telah lama dirawat,” ujar Bimo.
Kendati mengutamakan perdamaian, Bimo menegaskan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja memicu provokasi harus tetap berjalan profesional. Penyelidikan berbasis fakta sangat penting agar tidak ada momentum yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengganggu stabilitas nasional.
Senada dengan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga ketenangan di Serambi Mekkah. Pemerintah berkomitmen untuk terus merangkul masyarakat Aceh demi menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan bersama-sama.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kondisi keamanan di Aceh kini telah sepenuhnya kondusif dan terkendali. Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang sigap menjaga kedamaian sehingga riak kecil pasca-insiden tersebut dapat segera diredam.
Selain menyoroti isu keamanan di Aceh, KBPP Polri juga mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam membantu korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bimo juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap program strategis nasional seperti makan bergizi gratis dan optimalisasi koperasi desa demi kesejahteraan masyarakat luas.
