Jakarta – Indonesia bersiap menghadapi ancaman serius dari fenomena iklim ekstrem El Nino kategori kuat yang diproyeksikan melanda pada semester II tahun 2026. Pemerintah, melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian dan lembaga terkait, telah merampungkan sebuah policy brief komprehensif. Dokumen ini dirancang untuk memperkuat ketahanan nasional dan memitigasi potensi kerugian ekonomi yang diperkirakan bisa melampaui Rp2.000 triliun akibat perubahan iklim, diperparah dengan dampak El Nino.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh, mengungkapkan bahwa policy brief ini bukan sekadar identifikasi risiko. Lebih dari itu, ia memetakan sebaran dampak El Nino dan merumuskan arah respons strategis dalam empat kluster pembangunan utama. Berdasarkan analisis prediktif dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia berpotensi mengalami curah hujan ekstrem rendah, yakni di bawah 20 milimeter per bulan di sebagian besar wilayah, memerlukan tindakan antisipatif yang matang.
Empat Pilar Strategi Nasional Menghadapi El Nino:
- Kluster Hutan, Lahan, dan Pertanian: Penurunan curah hujan mengancam peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di Sumatera dan Kalimantan. Sektor pertanian juga menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi menurunkan produktivitas pangan, seperti padi, kelapa sawit, dan kopi. Respons yang disiapkan meliputi penguatan operasi pemadaman dan modifikasi cuaca, aktivasi sumur bor, penyaluran benih tahan kekeringan, perbaikan irigasi, serta perlindungan melalui asuransi pertanian. Menariknya, kondisi ini juga membuka peluang optimalisasi budidaya tanaman musim kering seperti palawija dan tebu.
- Kluster Energi dan Sumber Daya Air: Kekeringan berkepanjangan berisiko menurunkan tabungan air dan debit sungai, berdampak pada ketersediaan air baku dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Strategi mitigasinya mencakup pengerukan dan pemeliharaan infrastruktur penampung air, konservasi daerah aliran sungai, dan operasi modifikasi cuaca. Di sisi lain, berkurangnya tutupan awan justru berpotensi meningkatkan produksi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), termasuk PLTS atap.
- Kluster Kesehatan: Suhu tinggi dan perubahan kelembaban dapat menciptakan lingkungan ideal bagi vektor penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Udara kering juga meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Oleh karena itu, strategi pencegahan difokuskan pada penguatan surveilans penyakit sensitif iklim, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, jaminan pasokan air bersih di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), serta komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat.
- Kluster Pangan Akuatik: Penguatan El Nino dapat memicu fenomena upwelling, membawa nutrisi ke permukaan air yang berpotensi meningkatkan hasil tangkapan ikan pelagis seperti cakalang, tuna, dan tongkol, sekaligus mendukung produksi garam nasional. Namun, budidaya air tawar dan rumput laut akan terdampak akibat perubahan suhu dan kualitas perairan. Strategi mitigasi mencakup penyusunan kalender produksi, pemanfaatan data oseanografi, dan pendampingan teknologi budidaya yang adaptif.
Policy brief ini juga mengidentifikasi cakupan dampak El Nino yang bervariasi secara regional. Pulau Jawa diproyeksikan memiliki dampak paling luas, meliputi air, pertanian, kesehatan, hingga PLTA, sekaligus peluang PLTS dan produksi garam. Bali dan Nusa Tenggara menghadapi isu air dan energi surya, sementara Sulawesi menunjukkan karakteristik dampak yang beragam. Maluku dan Papua berpotensi mengalami peningkatan produktivitas perikanan tangkap, namun juga risiko kekurangan air untuk pertanian.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk BMKG, menjadi kunci keberhasilan penyusunan dokumen ini. Dengan pendekatan yang rinci, saintifik, dan implementatif, Indonesia optimis mampu menghadapi tantangan El Nino kuat 2026 demi masa depan yang lebih tangguh.
