JAKARTA – Wacana mengenai penataan ulang struktur kepemimpinan nasional kembali mencuat ke permukaan publik, dipicu oleh pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin. Ia secara gamblang menjelaskan kembali idenya yang revolusioner: potensi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia dijabat oleh lebih dari satu orang.
Gagasan ini, menurut Sultan, bukanlah hal baru. Ia mengklaim telah mengemukakannya sejak tahun 2019, sebagai hasil dari refleksi mendalamnya terhadap kompleksitas masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia. Landasan pemikirannya sangat kontekstual dengan realitas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
“Mengapa saya berpikir demikian? Karena Indonesia adalah bangsa yang amat istimewa. Dengan bentangan wilayah yang masif, populasi yang sangat besar, ribuan pulau yang tersebar, serta keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, dan segudang persoalan regional yang unik,” jelas Sultan dalam keterangan tertulisnya. Argumentasi ini menyoroti tantangan inheren dalam mengelola sebuah entitas negara yang begitu beragam.
Sultan mengingatkan, pondasi Republik Indonesia dibangun atas semangat persatuan yang merangkul berbagai daerah, kerajaan, hingga kesultanan yang dahulu ada. Dari kesadaran historis inilah, ia terinspirasi untuk merumuskan sebuah sistem kepemimpinan nasional yang mampu menjangkau setiap pelosok wilayah, bukan hanya secara administratif, namun juga secara aspiratif dan emosional.
Tujuan utama dari ide ini adalah memperkuat jalinan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membuka ruang yang lebih lebar bagi artikulasi aspirasi dari berbagai daerah. Oleh karenanya, Sultan mengemukakan bahwa model Wakil Presiden yang lebih dari satu, dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah, dapat berfungsi sebagai penyeimbang krusial antara kekuatan politik nasional dan representasi kepentingan daerah.
Penting untuk digarisbawahi, Sultan menegaskan bahwa gagasannya ini bukan bertujuan untuk menciptakan polarisasi atau mempertentangkan kekuatan yang ada, melainkan justru untuk mencapai harmoni dan saling melengkapi. “Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga,” ujarnya secara objektif, membuka ruang bagi diskursus.
Dengan sengaja melontarkan kembali ide ini, Sultan berharap dapat memantik perdebatan publik yang konstruktif. Ia ingin gagasan tersebut diuji, dikritisi, dan diperdebatkan secara terbuka oleh para pakar tata negara, akademisi, politisi, serta seluruh elemen masyarakat. Dari dialog yang dinamis ini, ia optimis akan muncul pemikiran-pemikiran alternatif yang mungkin jauh lebih superior.
Sultan tidak menampik bahwa ide multi-Wakil Presiden memang terdengar tidak lazim dan jauh dari sistem ketatanegaraan yang saat ini berlaku. Terlebih lagi, wacana ini kembali mengemuka di tengah perhatian publik terhadap isu posisi Wakil Presiden. “Jadi, jika ada yang terkejut, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut,” tuturnya, menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Ia menekankan pentingnya ruang demokrasi untuk mendiskusikan gagasan-gagasan baru, bahkan yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya. Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa ide ini bukan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Ia memastikan bahwa setiap perubahan pada sistem ketatanegaraan yang telah diatur rinci dalam konstitusi harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional yang matang, dan kesepakatan kebangsaan yang luas.
“Jadi, tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat. Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi, sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana,” pungkasnya, menepis tudingan motif politik jangka pendek.








