JAKARTA, KotaKita – Lanskap politik nasional kembali bergejolak pasca-langkah mengejutkan Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Menanggapi situasi genting ini, Presiden Prabowo Subianto segera memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11). Pertemuan krusial ini dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet kunci serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menandakan urgensi penanganan implikasi konstitusional dari pengunduran diri tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang hadir dalam rapat tersebut, menegaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah mekanisme konstitusional yang harus ditempuh. Menurutnya, pengunduran diri Gibran memicu keharusan untuk merujuk pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. “Pertemuan ini merupakan forum konsultasi penting antarlembaga negara untuk merumuskan langkah selanjutnya,” ujar Yusril di Kompleks Istana.
Yusril menjelaskan, Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 secara eksplisit mengamanatkan MPR untuk bersidang paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden. “Proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan membutuhkan koordinasi mendalam karena melibatkan kewenangan konstitusional MPR dan kewajiban Presiden untuk mengajukan calon pengganti,” imbuhnya.
Surat pengunduran diri Gibran, yang telah diterima oleh Presiden Prabowo dan pimpinan MPR, disebut Yusril terdiri dari lima paragraf. Dalam surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari posisinya atas kehendak sendiri dan meminta MPR untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan konstitusi. Mengenai alasan di balik keputusan ini, Yusril menyebut bahwa Gibran mendasarkan pada pertimbangan pribadi serta dinamika suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat, meskipun ia tidak merinci lebih jauh.
Pengunduran diri Gibran ini tak lepas dari sorotan publik yang intens dalam beberapa waktu terakhir. Sehari sebelumnya, Gibran menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya oleh Mahkamah Agung. Bersamaan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tengah menghadapi usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran, yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan HMP ini telah ditandatangani oleh lebih dari 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Yusril menambahkan bahwa sidang MPR untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden tidak memerlukan kehadiran Presiden. Cukup dengan surat resmi dari pimpinan MPR kepada Presiden untuk memberitahukan kekosongan tersebut dan meminta pengajuan dua nama calon. Konsolidasi antarlembaga ini menjadi fundamental untuk menjaga stabilitas konstitusional dan memastikan transisi kepemimpinan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
