Sorotan publik terus tertuju pada dinamika politik yang menyelimuti polemik ijazah Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Di tengah desakan berbagai pihak, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menegaskan posisinya sebagai institusi penentu akhir dalam mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang kini tengah mengemuka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto, atau yang akrab disapa Bambang Pacul, secara lugas menyatakan bahwa MPR dalam posisi menunggu inisiatif dan keputusan final dari DPR. Pernyataan ini menegaskan bahwa MPR merupakan ‘kamar terakhir’ atau tahapan puncak dalam proses konstitusional yang berpotensi memiliki implikasi mendalam terhadap kepemimpinan nasional. Sikap ini menunjukkan MPR menghormati tahapan dan peran masing-masing lembaga dalam sistem ketatanegaraan, sembari bersiap menjalankan tugas konstitusionalnya jika bola tersebut telah ‘digulirkan’ oleh DPR.
Sementara itu, di Senayan, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait isu ijazah Gibran semakin menguat. Informasi yang beredar luas menyebut puluhan anggota DPR dari berbagai fraksi partai politik telah membubuhkan tanda tangan mereka pada dokumen inisiasi HMP. Bambang Pacul sendiri menilai, keputusan soliditas masing-masing fraksi dalam menyikapi persoalan ini menunjukkan adanya pergerakan politik yang serius dan sistematis. Inisiasi HMP ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat menjadi perdebatan publik terkait keabsahan ijazah SMA Gibran saat mendaftar pada Pilpres 2024.
Proses HMP bukanlah sebuah jalan pintas, melainkan tahapan konstitusional yang diatur secara ketat dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mekanisme ini diawali dengan pengajuan usul oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan. Setelah adanya putusan dari MK, DPR barulah dapat melangsungkan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR. Barulah kemudian MPR dapat memberikan keputusan final, setelah memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, sebelumnya juga telah menggarisbawahi bahwa DPR memiliki landasan untuk memulai proses pemakzulan jika terbukti adanya perbuatan tercela.
Implikasi dari proses ini sangatlah besar, tidak hanya bagi subjek yang bersangkutan tetapi juga bagi preseden hukum dan politik nasional. Hasilnya bisa berupa pemakzulan jika tuduhan pelanggaran berat terbukti, atau justru status quo jika tuduhan tidak memiliki dasar yang kuat. Terlepas dari itu, Bambang Pacul juga menekankan bahwa komunikasi antara DPR dan MPR tetap terjalin dengan baik, memastikan kelancaran koordinasi dalam setiap tahapan konstitusional. Kini, bola panas polemik ijazah Gibran berada sepenuhnya di tangan DPR, dengan MPR siap siaga sebagai benteng terakhir penegakan konstitusi, memastikan setiap langkah diambil sesuai koridor hukum dan konstitusi yang berlaku.
