Dinamika politik nasional kembali menghangat seiring mencuatnya isu serius di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka mengakui adanya beragam usulan dari masyarakat sipil maupun anggota lintas fraksi terkait polemik ijazah Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Usulan-usulan ini mengarah pada desakan agar DPR menggunakan mekanisme konstitusionalnya, termasuk potensi hak angket atau bahkan pemakzulan.
Dasco menegaskan bahwa aspirasi ini telah diterima oleh pimpinan dewan menjelang masa sidang DPR yang krusial. “Banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wakil presiden,” ujar Dasco, menyoroti keinginan kuat dari berbagai pihak untuk pembahasan resmi dan mendalam di forum legislatif.
Pemicu utama gejolak ini adalah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 30 November lalu. Dalam putusannya, MA secara tegas membatalkan Surat Keterangan (Suket) Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Suket ini sebelumnya merupakan dokumen krusial yang digunakan sebagai syarat penyetaraan ijazah Gibran untuk pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
Putusan MA tersebut mengabulkan seluruh petitum gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal. Di antara poin-poin yang dikabulkan adalah pernyataan bahwa Surat Keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta perintah untuk menarik dan memusnahkan dokumen tersebut. Keputusan ini secara efektif memperkuat temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang juga tidak menemukan bukti dokumen kelulusan setara SMA Gibran dari institusi pendidikan di Singapura maupun Australia.
Implikasi dari putusan MA ini cukup signifikan, memicu pertanyaan mendasar tentang integritas administrasi kepemiluan dan legitimasi dokumen yang menjadi syarat pencalonan pejabat publik. Parlemen, sebagai representasi rakyat, kini dihadapkan pada tekanan untuk menindaklanjuti putusan yudikatif ini dengan langkah-langkah politik yang konkret.
Meski demikian, Dasco menjelaskan bahwa usulan-usulan tersebut belum dibahas secara resmi dalam rapat pimpinan atau melalui musyawarah lintas fraksi. DPR saat ini masih menunggu salinan resmi dan lengkap dari putusan kasasi MA. “Kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI,” jelas Dasco, mengindikasikan bahwa DPR akan mengambil sikap setelah meninjau dokumen hukum secara menyeluruh.
Situasi ini menempatkan DPR di persimpangan jalan, antara menanggapi aspirasi publik dan fraksi yang menuntut pertanggungjawaban, serta menjaga prosedur hukum dan konstitusi. Publik menanti bagaimana parlemen akan menyikapi perkembangan krusial ini, yang tidak hanya berpotensi membentuk arah politik nasional namun juga menegaskan prinsip supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan bernegara.
