Pengadilan Negeri Bima baru-baru ini menjatuhkan vonis berat terhadap mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Rifai, Malaungi dinyatakan terbukti bersalah dalam tindak pidana permufakatan jahat untuk mengedarkan dan menerima narkotika golongan satu, sebuah ironi menyakitkan mengingat posisinya sebagai penegak hukum.
Vonis tersebut berupa pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Putusan ini, meskipun berat, sejatinya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman penjara seumur hidup serta denda Rp1 miliar. Perbedaan signifikan ini menjadi sorotan dalam kasus yang mencoreng institusi kepolisian.
Majelis Hakim dalam amar putusannya menegaskan bahwa Malaungi secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, yakni Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini secara tegas menggariskan ancaman berat bagi pelaku peredaran narkotika, apalagi jika melibatkan oknum aparat.
Denda sebesar Rp500 juta yang dijatuhkan harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang. Apabila terpidana tidak mampu melunasi denda tersebut, kekayaan atau pendapatannya akan dilelang. Jika masih belum mencukupi, denda akan digantikan dengan pidana penjara selama 140 hari, menunjukkan keseriusan hukum dalam memastikan pertanggungjawaban finansial.
Beberapa hal menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan vonis. Faktor yang memberatkan antara lain adalah penyalahgunaan kedudukan sebagai anggota Polri yang seharusnya melindungi masyarakat dan memberantas peredaran narkotika. Perbuatan terdakwa dinilai berpotensi menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi sasaran empuk peredaran barang haram tersebut.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah sikap kooperatif terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan serta pengakuannya atas perbuatan yang dilakukan. Sikap ini, meskipun tidak menghilangkan esensi kejahatan, sedikit memberi celah pada pertimbangan hukuman.
Pasca-putusan, JPU Syahrurahman menyatakan masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding. Senada dengan itu, penasihat hukum Malaungi, Farman, menghargai putusan Majelis Hakim namun juga mengisyaratkan bahwa upaya hukum lanjutan masih dalam pertimbangan tim dan kliennya.
Di luar ranah pidana, kasus ini juga telah bergulir di ranah etik kepolisian. Malaungi sebelumnya telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri, menandai berakhirnya karir seorang penegak hukum yang justru terjerat dalam lingkaran kejahatan yang seharusnya ia berantas. Kasus ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya integritas dan profesionalisme di setiap lini lembaga negara.

