Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), terus menggelinding dan memicu sorotan tajam. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Presidennya, Almuzzammil Yusuf, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada para pelaksana, namun secara transparan dan tuntas mengungkap siapa ‘pemesan’ atau dalang di balik operasi gelap tersebut.
Dalam pernyataannya, Almuzzammil menekankan pentingnya pengungkapan kasus ini secara profesional, adil, dan tanpa ditutup-tutupi. Ia menyoroti potensi dampak yang sangat luas dan destruktif jika praktik penyadapan semacam ini berlangsung tanpa terdeteksi dalam jangka waktu lama. “Bayangkan jika praktik penyadapan ini berjalan lima tahun tanpa diketahui, seperti apa kondisi negara kita?” ujarnya, menggarisbawahi seriusnya ancaman terhadap stabilitas dan integritas bangsa.
Menurut Almuzzammil, tindakan penyadapan yang tidak sah ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip “sirotol mustaqim” atau jalan yang lurus. Istilah yang pernah digaungkan Presiden Prabowo Subianto ini, jelasnya, bukan sekadar frasa religius, melainkan representasi nilai-nilai luhur yang sejalan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Ia menafsirkan “jalan lurus” sebagai komitmen tegak lurus terhadap kebenaran, mutu, dan keadilan dalam setiap sendi kehidupan bernegara.
“Kasus penyadapan ini jelas berhadap-hadapan dengan prinsip sirotol mustaqim. Oleh karena itu, dalam pendewasaan politik, hukum, dan demokrasi kita, hal seperti ini tidak boleh terulang,” tegas Almuzzammil, mengingatkan akan pentingnya membangun fondasi hukum yang kuat dan tidak membiarkan penyimpangan serupa terjadi lagi di masa mendatang.
Sejauh ini, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan beberapa tokoh penting lainnya. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Eko Hadi, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa keempatnya juga akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam pengembangan kasus tindak pidana makar yang terkait.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi bahwa penyelidikan terus berlanjut, termasuk dengan penggeledahan di salah satu rumah di kawasan Bogor. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan aparat dalam membongkar jaringan dan motif di balik dugaan penyadapan yang menggegerkan publik, sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga integritas institusi kepolisian dan sistem hukum di Indonesia.

