Site icon Media KotaKita

Melindungi Generasi Penerus: KPAI Serukan Setop Cyberbullying Anak Akibat Polarisasi Politik

Fenomena perundungan siber, atau cyberbullying, kini tak hanya meresahkan namun juga mulai menyasar ranah yang sangat sensitif: anak-anak dari tokoh publik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali menyuarakan peringatan keras, menegaskan bahwa perbedaan pandangan dan kontestasi politik di kalangan dewasa sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk melancarkan serangan atau perundungan, apalagi terhadap anak-anak yang tak berdosa.

Kasus dugaan perundungan yang menimpa putri dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi sorotan tajam dan pelajaran penting bagi seluruh elemen masyarakat. Kawiyan, Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam pusaran intrik politik orang tua adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. “Aktivitas politik orang dewasa, termasuk kompetisi atau perbedaan pendapat, tidak boleh menyeret anak-anak sebagai sasaran kritik atau perundungan,” ujarnya.

KPAI menyoroti bahwa perundungan anak di media sosial bukan hanya sekadar ejekan biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif hukum, cyberbullying dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis, yang dampaknya bisa jauh lebih mendalam dan berkelanjutan dibandingkan kekerasan fisik. Pasal 76C UU 35/2014 secara eksplisit melarang setiap individu untuk melakukan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak. Pelanggar terancam pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU yang sama.

Lebih dari sekadar ancaman hukum, dampak psikologis cyberbullying terhadap anak sangatlah menghancurkan. Korban dapat mengalami rasa malu mendalam, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan akut, ketakutan, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Yang lebih mengkhawatirkan, jejak digital dari perundungan ini dapat terus beredar dan diakses berulang kali, memperpanjang penderitaan anak dan berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, prestasi pendidikan, hubungan sosial, hingga proses pembentukan karakternya di masa depan. Dalam kasus-kasus ekstrem, cyberbullying bahkan dapat meningkatkan risiko depresi, perilaku menyakiti diri sendiri, hingga memicu pikiran untuk mengakhiri hidup.

Pengalaman yang dialami putri Dasco seharusnya menjadi alarm bagi kita semua, terutama para politikus dan pegiat media sosial. Bukan tidak mungkin, banyak anak-anak dari keluarga politikus lain juga mengalami hal serupa namun memilih bungkam. KPAI mengingatkan, ambisi atau persaingan politik orang dewasa tidak boleh menjadikan masa depan dan kesehatan mental anak sebagai taruhan. “Serangan di media sosial mungkin hanya berlangsung beberapa detik atau menit bagi pelakunya, tetapi luka psikologis yang dialami anak bisa membekas bertahun-tahun dan memengaruhi masa depan mereka,” tegas Kawiyan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sendiri telah menyatakan niatnya untuk menempuh jalur hukum demi melindungi putrinya. Ini menjadi sinyal kuat bahwa fenomena cyberbullying anak, khususnya yang berkaitan dengan dinamika politik, perlu direspons dengan serius dan tindakan konkret. Masyarakat, khususnya pengguna media sosial, diimbau untuk lebih bijak dan bertanggung jawab. Ruang digital harus menjadi arena yang aman dan suportif bagi tumbuh kembang anak, bukan medan perang bagi kepentingan orang dewasa.

Exit mobile version