Skandal penipuan ibadah umrah kembali mencoreng citra layanan perjalanan ke Tanah Suci. Sebanyak 53 jemaah asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, harus menelan pil pahit setelah gagal menunaikan rukun Islam kelima dan justru terdampar selama tiga hari di Bangkok, Thailand. Peristiwa memilukan ini diduga kuat melibatkan biro perjalanan ibadah umrah (PPIU) ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Para jemaah, yang telah melunasi biaya sebesar Rp25,5 juta per orang untuk paket sembilan hari, diberangkatkan dari Boyolali pada Jumat malam, 13 November. Mereka bertolak dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menuju Bangkok. Namun, setibanya di ibu kota Thailand tersebut, penerbangan lanjutan menuju Arab Saudi tidak pernah terealisasi. Rombongan pun terpaksa menginap di hotel selama tiga hari dalam ketidakpastian, sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada Senin malam, 16 November.
Ironisnya, satu dari 53 jemaah tersebut tidak dapat langsung kembali ke Tanah Air. Jemaah yang mengalami gangguan kesehatan serius, yaitu penyumbatan otak, kini masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU salah satu rumah sakit di Thailand, ditemani oleh pemandu perjalanan dan agen.
Plt Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Boyolali, Bilal Faris Al Muhtari, menegaskan bahwa biro berinisial EG yang memberangkatkan puluhan warga tersebut tidak terdaftar sebagai PPIU resmi, baik kantor pusat maupun cabangnya di Boyolali. Kemenhaj Boyolali mengakui kesulitan dalam memberikan sanksi administratif karena status ilegal biro tersebut yang tidak terdata dalam sistem resmi. “Kita susahnya tidak berizinnya itu ya, istilahnya kita enggak bisa ngasih punishment atau sanksi atau gimana,” ungkap Bilal, menggambarkan dilema pengawasan.
Setelah pemanggilan oleh Kemenhaj, pihak biro menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan seluruh dana jemaah dalam tenggat waktu 60 hari ke depan. Bilal juga menyoroti kejanggalan harga paket umrah Rp25,5 juta yang jauh di bawah standar minimal Rp28 juta untuk fasilitas paling dasar. Peringatan dini mengenai harga yang tidak logis sudah disampaikan Kemenhaj sejak awal, namun tidak digubris oleh para calon jemaah.
Kecurigaan terhadap biro perjalanan ini bukan hanya datang dari pihak Kemenhaj. Latifah Diana Sari, putri salah satu jemaah, mengungkapkan firasat buruk keluarganya. Jadwal keberangkatan yang berulang kali diundur, dari rencana semula hingga pemberitahuan mendadak pada malam hari untuk keberangkatan dini hari, menimbulkan keraguan besar. “Pagi sudah bilang gagal, kok malamnya tiba-tiba suruh berangkat. Kumpulnya jam 12 malam, berangkat jam 3 pagi ke Surabaya,” kenang Latifah. Firasat tersebut terbukti saat rombongan hanya sampai Bangkok dengan alasan pihak penyelenggara kehabisan dana.
Kejadian ini menjadi pengingat pahit bagi calon jemaah umrah untuk selalu memeriksa legalitas PPIU melalui situs resmi Kementerian Agama sebelum bertransaksi. Keluarga jemaah kini hanya bisa berharap janji pengembalian dana ditepati dan mendoakan kesembuhan jemaah yang masih dirawat di Thailand. Insiden ini menyoroti celah pengawasan serta urgensi penegakan hukum terhadap praktik biro perjalanan ibadah ilegal yang merugikan masyarakat.

