Proses pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti, sebuah agenda krusial dalam dinamika politik nasional, kini dihadapkan pada sorotan tajam dari pakar hukum tata negara terkemuka, Mahfud MD. Ia secara tegas mengingatkan akan potensi cacat hukum yang dapat menggugurkan legitimasi paripurna pemilihan jika prosedur dan tenggat waktu konstitusional tidak dipatuhi secara cermat. Peringatan ini datang di tengah penetapan jadwal sidang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menentukan sosok pendamping Presiden.
Mahfud MD menyoroti secara spesifik ambiguitas dalam penafsiran tenggat waktu penyerahan dua nama calon wapres oleh Presiden. Menurutnya, jika hingga Kamis (19/11) malam Presiden belum mengajukan dua nama usulan cawapres yang akan dipilih, maka paripurna yang dijadwalkan pada 9 Desember berpotensi besar untuk dinyatakan tidak sah. Inti dari argumen Mahfud terletak pada penekanan bahwa ketentuan 14 hari yang merujuk pada batas waktu penyerahan nama bukanlah ‘hari kalender’, melainkan secara eksplisit diartikan sebagai ‘hari kerja’.
Penafsiran ini, lanjut Mahfud, didasarkan pada ketentuan yang tertuang jelas dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Tata Tertib MPR. Kekeliruan dalam memahami definisi ‘hari’ ini, baginya, bisa berakibat fatal pada keabsahan seluruh proses konstitusional. Keketatan pada detail ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kepastian hukum dan menghindari potensi gugatan di kemudian hari yang dapat mengancam stabilitas politik.
Mengingat urgensi dan kompleksitas isu ini, Mahfud MD menyarankan agar jadwal pelaksanaan paripurna pada 9 Desember ditunda. Penundaan ini dianggap vital untuk memberikan ruang bagi sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tata Tertib MPR, sekaligus memastikan Presiden memiliki waktu yang cukup untuk menyerahkan dua nama calon wapres baru sesuai dengan spirit ‘hari kerja’. Saran ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam hal-hal yang menyangkut amanat konstitusi.
Di sisi lain, Ketua MPR, Ahmad Muzani, telah mengonfirmasi bahwa sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres baru telah diputuskan untuk digelar pada Rabu, 9 Desember. Muzani juga menetapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto paling lambat harus menyerahkan dua nama cawapres pada 25 November. Nama-nama tersebut, menurut MPR, akan diumumkan sebelum pelaksanaan sidang paripurna. Perbedaan interpretasi tenggat waktu ini mengemuka sebagai poin krusial yang memerlukan resolusi segera guna menghindari potensi ketidakpastian hukum dan menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Keselarasan pandangan antara eksekutif dan legislatif, dengan berlandaskan tafsir hukum yang tepat, menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran dan keabsahan pemilihan wakil presiden ini.

