MAKASSAR, KotaKita – Kisruh sengketa lahan seluas sekitar 16 hektare antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dan PT Hadji Kalla di Makassar kembali memanas dengan adanya klarifikasi tegas dari pihak GMTD. Menyusul pemberitaan yang mengindikasikan kemenangan PT Hadji Kalla dalam perkara ini, GMTD melalui Direktur Utamanya, Ali Said, membantah keras narasi tersebut, menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar tidak menyatakan kepemilikan lahan beralih ke pihak Hadji Kalla.
Ali Said menjelaskan bahwa putusan PN Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar yang dibacakan pada 12 November 2026, sebenarnya menyatakan gugatan GMTD “tidak dapat diterima” (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini, menurutnya, merupakan penolakan berdasarkan pertimbangan aspek formal atau prosedural, bukan karena substansi gugatan yang dinilai tidak berdasar. “Penting untuk dipahami, putusan ini sama sekali tidak membatalkan hak kepemilikan GMTD atas tanah sengketa maupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan,” tegas Ali Said dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Said menyoroti bahwa pengadilan justru juga menyatakan gugatan balik yang diajukan oleh PT Hadji Kalla “tidak dapat diterima”. Fakta ini, yang tercantum jelas dalam amar putusan halaman 105, menjadi poin krusial yang kerap luput dari perhatian publik dan pemberitaan. Ia menggarisbawahi perlunya pembacaan putusan secara utuh, objektif, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan di masyarakat.
“Pernyataan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Sebuah pernyataan tanpa dukungan amar putusan pengadilan tentu tidak memiliki kredibilitas,” imbuhnya, menyoroti pentingnya verifikasi informasi hukum secara mendalam.
Sengketa lahan ini melibatkan area yang strategis di wilayah Gowa-Makassar, memiliki potensi nilai ekonomi yang signifikan, dan telah menjadi perhatian publik serta pelaku bisnis properti. Implikasi dari kasus ini tidak hanya terbatas pada kedua belah pihak, namun juga terhadap iklim investasi dan kepastian hukum di sektor properti dan pariwisata di Sulawesi Selatan.
Dengan keyakinan kuat terhadap legalitas kepemilikan mereka, Ali Said menegaskan bahwa PT GMTD tidak akan mundur selangkah pun dalam mempertahankan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Pihak GMTD berkomitmen untuk menempuh segala jalur hukum yang tersedia guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi aset yang mereka klaim.
Dinamika sengketa ini diperkirakan akan terus berlanjut ke tahapan hukum selanjutnya, mengingat kedua belah pihak sama-sama menunjukkan sikap gigih dalam mempertahankan klaim mereka. Kasus ini menjadi cerminan kompleksitas permasalahan agraria dan litigasi korporasi di Indonesia, di mana pemahaman utuh terhadap putusan pengadilan menjadi kunci untuk menghindari misinformasi.

