Jakarta, KotaKita – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) RI, Veronica Tan, menegaskan sikap tak berkompromi terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Pernyataan tegas ini mencuat di tengah pusaran kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, yang dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial RWM (21).
Veronica Tan secara lugas menyatakan, “Saya katakan dengan tegas, tidak ada kata damai untuk kekerasan seksual.” Penegasan ini bukan tanpa dasar hukum. Ia merujuk pada regulasi yang kokoh, utamanya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Berdasarkan pasal tersebut, perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali untuk pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang lain. Ini menandakan bahwa upaya mediasi, rekonsiliasi, atau penyelesaian damai dalam bentuk apa pun, yang kerap dijadikan celah, telah tertutup rapat bagi kasus-kasus kekerasan seksual.
Lebih lanjut, Wamen PPPA juga menyoroti Pasal 82 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pasal ini secara eksplisit mengecualikan sejumlah tindak pidana tertentu dari mekanisme keadilan restoratif, dan salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan ini semakin memperkuat posisi hukum yang tidak memberikan ruang bagi penyelesaian di luar jalur hukum pidana konvensional.
Veronica Tan juga mengingatkan bahwa pemerkosaan bukanlah delik aduan. Implikasinya, jika korban di bawah tekanan untuk mencabut laporannya, proses hukum seharusnya tetap berjalan. Hal ini memberikan perlindungan substansial bagi korban dan memastikan bahwa keadilan dapat terus diupayakan tanpa tergantung pada tekanan eksternal. Bahkan, bagi siapa saja yang dengan sengaja merintangi proses hukum perkara kekerasan seksual, baik langsung maupun tidak langsung, Pasal 19 UU TPKS mengancam pidana penjara hingga lima tahun.
Kasus yang memicu respons keras ini bermula dari laporan RWM (21) ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 12 November 2026. RWM menuding Bupati Kupang, Yosef Lede, melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Insiden memilukan itu diduga terjadi di Rumah Dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada malam 11 November. Korban dilaporkan mendatangi rumah dinas tersebut karena dijanjikan pekerjaan di salah satu Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang.
Saat ini, kasus tersebut ditangani serius oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT. Bupati Kupang, Yosef Lede, sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum dan berjanji akan kooperatif jika dipanggil penyidik. Namun, ia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada 18 November, dengan alasan meminta penjadwalan ulang pada 21 November. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau, mengingat komitmen pemerintah untuk penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku kekerasan seksual.

