Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia akan segera menggelar sidang etik yang sangat dinanti-nantikan, menyoroti integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait proses krusial pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Persidangan yang dijadwalkan akan dimulai pada Senin, 23 November, ini menjadi babak krusial dalam menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, menegaskan bahwa empat aduan resmi telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara terbuka. “Benar, kami akan mulai menyidangkan pada Senin (23/11). Ada empat pengaduan yang siap kami dalami terkait perkara ini,” ungkap Heddy, menggarisbawahi urgensi dan bobot kasus yang akan ditangani. Sebelumnya, DKPP menerima total lima aduan, namun satu di antaranya belum memenuhi persyaratan administratif sehingga tidak dapat langsung diproses.
Kasus ini mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang kemudian diikuti oleh penetapan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Kontroversi utama terletak pada dugaan “penyelundupan” Pasal 18 ayat (3) PKPU tersebut, yang dianggap sebagian pihak sebagai upaya mengakomodasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka pasca putusan MK, tanpa melalui prosedur yang semestinya, termasuk konsultasi dengan DPR.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menambahkan bahwa empat aduan yang akan disidangkan telah melewati tahap verifikasi materiil. Sidang etik ini, sesuai pedoman DKPP, akan diselenggarakan secara terbuka untuk umum, kecuali jika berkaitan dengan dugaan pelanggaran asusila. Transparansi ini diharapkan dapat memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam setiap tahapan proses.
Mekanisme persidangan akan berjalan standar, dimulai dengan pembacaan aduan oleh pihak pengadu. Selanjutnya, para teradu, yakni anggota KPU dan Bawaslu, akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan pembelaan mereka. Proses ini akan dilengkapi dengan permintaan keterangan dari pihak terkait, ahli, saksi, serta tahapan pembuktian yang mendalam untuk menguak fakta dan kebenaran materiil. Kedalaman investigasi ini menjadi esensial untuk menjamin putusan yang adil dan berintegritas.
Di antara para pengadu yang menyoroti dugaan pelanggaran etik ini adalah Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Yayasan Dewi Keadilan, serta kelompok pengacara. Tak ketinggalan, aduan signifikan juga datang dari koalisi berbagai organisasi yang melibatkan tokoh-tokoh seperti mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Sekjen KIPP Brahma Aryana, dan perwakilan Partai Ummat Ansufri Sambo. Denny Indrayana, yang juga dikenal sebagai salah satu penggugat ijazah Gibran di MK, secara spesifik menuding KPU melakukan pelanggaran serius terkait perubahan regulasi tersebut.
Persidangan etik ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah ujian fundamental bagi sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Keputusan DKPP nantinya akan memiliki implikasi luas terhadap legitimasi proses demokrasi, kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta menjadi preseden penting bagi integritas pemilu di masa mendatang. Sorotan publik akan terus tertuju pada jalannya sidang ini, berharap pada penegakan etika dan keadilan demi Pemilu 2024 yang bersih dan bermartabat.

