Site icon Media KotaKita

Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi: Mengapa ‘Illicit Enrichment’ Dicoret dari UU Perampasan Aset?

JAKARTA, KotaKita – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (19/11) disambut dengan pertanyaan besar dari publik, terutama terkait absennya klausul krusial mengenai peningkatan kekayaan yang tidak wajar atau illicit enrichment. Kehadiran regulasi ini sedianya menjadi pilar penting dalam upaya pemberantasan korupsi, namun ketiadaan pasal tersebut menimbulkan polemik mendalam tentang komitmen nyata terhadap akuntabilitas pejabat publik.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menjadi salah satu garda terdepan yang menyoroti keputusan legislatif ini. Melalui Staf Divisi Investigasi, Azhim, ICW mengutarakan dugaan kuat bahwa penolakan untuk memasukkan illicit enrichment berakar pada kekhawatiran para pejabat sendiri. “Sangat mungkin, banyak anggota DPR dan pejabat pemerintah saat ini memiliki harta kekayaan yang melonjak secara tidak wajar dan kesulitan untuk membuktikan sumbernya,” ungkap Azhim di Kompleks Parlemen. Ia menambahkan, fenomena ini seringkali tidak tercermin secara akurat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dengan dugaan kepemilikan perusahaan yang tidak dilaporkan menjadi modus operandi.

Argumentasi DPR yang menyebut illicit enrichment sebagai norma materiil yang tidak sesuai dengan sifat formil UU Perampasan Aset juga dibantah tegas oleh ICW. Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, menegaskan bahwa jika alasannya adalah norma materiil, faktanya ada beberapa norma serupa yang justru berhasil dimasukkan dalam undang-undang ini. Kecurigaan ICW semakin menguat, menunjuk adanya upaya “tebang pilih” di mana klausul yang berpotensi menyasar kalangan mereka sendiri dihindari, sementara aturan yang menargetkan masyarakat umum justru diperkuat. Ini memunculkan pertanyaan serius tentang independensi dan objektivitas pembentukan hukum.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membela keputusan parlemen dengan alasan bahwa konsep illicit enrichment menuai pro dan kontra luas di masyarakat dan dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Habiburokhman menjelaskan, Komisi III telah melakukan studi perbandingan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, di mana konsep serupa menghadapi penolakan atau kendala dalam implementasinya karena isu HAM atau keputusan Mahkamah Konstitusi. Ia juga kembali menekankan bahwa UU Perampasan Aset bersifat formil, tidak dirancang untuk memuat norma-norma penghukuman materiil, melainkan sebagai payung hukum untuk tindakan perampasan aset.

Polemik ini menyoroti dilema kompleks antara penegakan hukum yang kuat terhadap korupsi dan perlindungan hak asasi. Tanpa klausul illicit enrichment, beban pembuktian asal-usul kekayaan yang mencurigakan sepenuhnya jatuh pada penegak hukum, alih-alih pada pejabat yang bersangkutan. Hal ini berpotensi menjadi celah besar dalam perang melawan korupsi, di mana kekayaan yang tak dapat dijelaskan seringkali menjadi indikator awal adanya praktik culas. Meskipun UU Perampasan Aset telah disahkan, pertanyaan tentang sejauh mana efektivitasnya tanpa instrumen kunci ini akan terus menggema, menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari para penyelenggara negara.

Exit mobile version