Site icon Media KotaKita

Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi: DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset di Komisi III, Menuju Paripurna

JAKARTA, KotaKita – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi III telah menorehkan langkah signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dalam sebuah rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu yang krusial, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya berhasil dirampungkan pembahasannya di tingkat komisi. Keberhasilan ini menjadi sinyal kuat komitmen legislatif dalam memperkuat kerangka hukum untuk memiskinkan koruptor dan memulihkan kerugian negara.

Rapat bersejarah ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, didampingi jajaran pimpinan Komisi III, termasuk Ketua Komisi Habiburokhman. Agenda utama meliputi penerimaan laporan panitia kerja RUU, penyampaian pandangan mini fraksi sebagai prasyarat pengambilan keputusan tingkat satu, serta penandatanganan naskah RUU dan penjelasannya. Proses ini menandakan bahwa RUU vital ini telah siap untuk melaju ke tahap paripurna DPR demi pengesahan menjadi undang-undang.

Urgensi RUU Perampasan Aset telah lama digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat dan penegak hukum. Selama ini, tantangan terbesar dalam penanganan kasus korupsi adalah sulitnya mengembalikan aset hasil kejahatan yang seringkali disembunyikan atau dialihkan. RUU ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memburu dan merampas aset-aset tersebut tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sebuah terobosan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan RUU ini telah melalui proses yang sangat mendalam dan teliti. Total ada 397 butir Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang telah dibahas, menunjukkan kompleksitas dan keseriusan legislatif dalam menyusun regulasi ini. Rincian DIM mencakup 160 butir DIM tetap, 135 butir DIM redaksional, 40 butir DIM substansi, 44 butir DIM yang dihapus, dan 18 butir DIM substansi baru.

“Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” ujar Habiburokhman, menegaskan arti penting penyelesaian RUU ini. Harapan besar terletak pada RUU ini untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku tindak pidana, khususnya korupsi, serta mengoptimalkan upaya pemulihan aset negara yang selama ini banyak menguap.

Dengan selesainya pembahasan di tingkat Komisi III, bola kini berada di tangan Rapat Paripurna DPR RI. Masyarakat luas menantikan agar RUU Perampasan Aset ini dapat segera disahkan menjadi undang-undang, menjadi amunisi baru yang ampuh bagi penegak hukum dalam mewujudkan keadilan dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa menikmati hasil kejahatan.

Exit mobile version