Site icon Media KotaKita

Terobosan Historis DPR: RUU Perampasan Aset Akhirnya Disepakati, Tonggak Baru Berantas Korupsi

Setelah penantian panjang hampir dua dekade, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengukir sejarah penting. Seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR secara bulat menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna disahkan menjadi Undang-Undang. Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat komitmen lembaga legislatif dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Momen krusial tersebut berlangsung dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddward Sharief Omar Hiariej, turut menegaskan urgensi dan dukungan eksekutif terhadap beleid ini. Suasana rapat Komisi III membuktikan adanya konsensus politik yang solid, di mana seluruh peserta dengan kompak menyatakan setuju atas kelanjutan pembahasan RUU krusial ini.

RUU Perampasan Aset bukanlah isu baru dalam lanskap hukum Indonesia. Dokumen hukum ini telah ‘mangkrak’ dan terkatung-katung dalam pembahasan legislatif sejak tahun 2008, atau selama 18 tahun lamanya. Perjalanan panjang ini menciptakan kegelisahan di tengah masyarakat yang sangat menantikan instrumen hukum yang lebih kuat untuk menindak hasil kejahatan, khususnya korupsi. Oleh karena itu, penyelesaian RUU ini menjadi sebuah pencapaian monumental, yang bertepatan dengan tenggat waktu yang sebelumnya ditetapkan hingga 15 Desember.

Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam pandangannya, secara gamblang mengungkapkan betapa RUU ini sangat dinanti publik. Ia menekankan bahwa keberhasilan menuntaskan RUU ini merupakan sebuah keberuntungan dan menjawab harapan besar masyarakat akan keadilan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Seluruh fraksi, tanpa terkecuali, menyetujui RUU tersebut tanpa catatan, menandakan bahwa substansi dan urgensinya telah dipahami secara mendalam oleh semua pihak.

Komitmen luar biasa dari pimpinan DPR juga menjadi salah satu faktor pendorong percepatan ini. Sebelumnya, empat Wakil Ketua DPR — Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati — pernah menandatangani surat pernyataan kesiapan mundur dari jabatan dan keanggotaan DPR jika RUU Perampasan Aset tidak rampung sesuai tenggat waktu. Pernyataan tegas ini disampaikan saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kompleks parlemen, Jakarta, menunjukkan tingkat keseriusan dan pertaruhan politik demi mewujudkan RUU ini. Komitmen ini kini terbukti, dengan selesainya RUU tersebut di tingkat komisi.

Langkah selanjutnya adalah membawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Meskipun jadwal resmi pelaksanaan Paripurna belum diumumkan, momentum ini diharapkan dapat terus berlanjut tanpa hambatan. Pengesahan RUU ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi, memungkinkan negara untuk lebih efektif menyita dan mengembalikan aset-aset hasil kejahatan ke kas negara, serta memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Exit mobile version