Site icon Media KotaKita

Skandal Korupsi Pakan Satwa KBS: Mantan Dirut CA Hadapi Meja Hijau, Dana Miliaran untuk Kepentingan Pribadi

SURABAYA, KotaKita – Lingkungan konservasi satwa, yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, kini kembali diguncang skandal korupsi. Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) berinisial CA, atau Choirul Anwar, segera menghadapi meja hijau setelah berkas perkaranya resmi dilimpahkan ke tim Jaksa Penuntut Umum.

Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini memasuki babak krusial dengan dilaksanakannya proses pelimpahan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Proses vital ini berlangsung di Ruang Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin lalu, menandai kesiapan Kejaksaan untuk membuktikan dugaan kejahatan di persidangan.

Emanuel Yogi Budi Aryanto, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya, menegaskan bahwa kelengkapan berkas secara formil dan materiil telah terpenuhi. Ini membuka jalan bagi tim penuntut umum untuk segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, tempat di mana nasib Choirul Anwar akan ditentukan.

Konstruksi perkara mengungkap praktik penyalahgunaan wewenang yang sistematis dan merusak. Choirul Anwar, yang menjabat sejak tahun 2016 hingga 2024, diduga kuat memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau korporasi. Modus operandi yang terungkap sangat mencengangkan: ia memerintahkan bawahan, khususnya Kepala Departemen Akuntansi & Keuangan, untuk merekayasa laporan pengeluaran kas perusahaan. Dana operasional yang seharusnya vital untuk keberlangsungan KBS, seperti pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, dan pembenahan fasilitas, dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Kerugian negara yang ditimbulkan tidak main-main, diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Ironisnya, sebagian besar dari dana tersebut, sekitar Rp7,4 miliar, diduga kuat mengalir langsung ke kantong pribadi Choirul Anwar. Dampak korupsi ini jauh melampaui kerugian finansial. Fasilitas Kebun Binatang Surabaya yang legendaris dilaporkan menjadi kotor, rusak, dan tidak terawat. Paling memilukan, kondisi ini berdampak fatal pada kesejahteraan satwa koleksi, yang dilaporkan mengalami kekurangan gizi, menjadi kurus, bahkan menyebabkan kematian akibat minimnya pakan dan perawatan.

Untuk menguatkan dakwaan, penyidik telah menyita sejumlah besar barang bukti, termasuk delapan kontainer dokumen keuangan, buku rekening, perangkat elektronik seperti laptop dan ponsel, uang tunai, serta aset tanah dan bangunan. Seluruh barang bukti ini telah diserahkan bersamaan dengan tersangka kepada jaksa penuntut umum.

Choirul Anwar kini dijerat dengan dakwaan berlapis yang mencerminkan keseriusan Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Dakwaan tersebut menggabungkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juga diterapkan dalam dakwaan kedua. Dengan penahanan lanjutan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim, proses hukum diharapkan berjalan transparan dan berujung pada keadilan yang sesungguhnya.

Kasus ini menjadi peringatan keras akan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset publik, terutama lembaga konservasi yang menjadi rumah bagi ribuan satwa. Integritas dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan dana masyarakat benar-benar digunakan demi kemajuan dan kesejahteraan, bukan untuk kepentingan pribadi yang merugikan. Semoga persidangan ini dapat mengungkap kebenaran sepenuhnya dan memberikan keadilan bagi satwa dan masyarakat Surabaya.

Exit mobile version