Site icon Media KotaKita

Memperkuat Demokrasi Damai: Sultan DIY Gaungkan Konsolidasi Kampus Pasca-Gelombang Protes

Yogyakarta, KotaKita – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, baru-baru ini menggelar pertemuan krusial dengan para pimpinan dari tiga belas perguruan tinggi terkemuka di wilayahnya. Langkah strategis ini diambil menyusul dinamika situasi pasca-gelombang demonstrasi yang sempat diwarnai insiden di akhir aksi pada 10 November lalu, menegaskan kembali komitmen Pemda DIY terhadap ruang demokrasi yang aman dan terjamin.

Dalam forum yang berlangsung di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Sultan HB X secara tegas menyampaikan jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat, termasuk civitas akademika. Baginya, tidak ada alasan untuk menghambat laju demokratisasi yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan bermasyarakat. Namun, kebebasan tersebut diharapkan tetap selaras dengan prinsip ketertiban dan keamanan publik.

Raja Keraton Yogyakarta itu menyoroti pentingnya koordinasi dengan aparat kepolisian, khususnya ketika aspirasi hendak disampaikan di area-area strategis kota. “Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silakan, tetapi karena statusnya di situ kawasan strategis pertokoan, ada Istana Negara dan sebagainya, mohon kalau mau demonstrasi tetap memberitahu polisi,” jelas Sri Sultan, menekankan pendekatan pragmatis demi menghindari potensi gesekan yang tidak diinginkan.

Lebih jauh, Sultan menggugah peran vital pimpinan perguruan tinggi dalam menjembatani komunikasi aktif dengan mahasiswa. Dialog internal di kampus diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengelola dan menyalurkan aspirasi secara konstruktif dan damai. Kesediaan pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator koordinasi apabila kampus menemukan kendala, menunjukkan sinergi antara pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas wilayah.

Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, yang turut hadir, menegaskan tanggung jawab moral kampus untuk menjaga kondusivitas Yogyakarta tanpa membatasi hak konstitusional mahasiswa. “Demokrasi harus jalan, tetapi kekerasan harus dicegah,” ujarnya, menekankan keseimbangan antara idealisme demokrasi dan mitigasi risiko kekerasan. Ia juga mengingatkan agar upaya menjaga keamanan tidak mengorbankan nilai-nilai demokrasi, melainkan mengedepankan dialog dan pendekatan tanpa kekerasan.

Senada, Wakil Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta, Hendro Widjanarko, menyampaikan komitmen perguruan tinggi untuk menjaga situasi DIY tetap aman. Pihak kampus secara aktif mengimbau mahasiswa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku saat menyuarakan pendapat. Lebih dari itu, kampus membuka ruang dialog internal sebagai kanal utama aspirasi mahasiswa. “Kami tetap mengajak dialog mahasiswa, memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kita ajak komunikasi, apa yang mereka ingin sampaikan itu sampaikan dulu ke kampus. Sehingga kami nanti akan menjembatani,” papar Hendro.

Pertemuan ini menjadi penanda komitmen kolektif antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi di DIY untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang matang, di mana kebebasan berekspresi dihargai, namun tetap dalam koridor ketertiban dan tanggung jawab bersama. Dengan dialog yang intensif dan koordinasi yang baik, diharapkan gejolak sosial dapat diantisipasi dan aspirasi publik dapat tersalurkan secara optimal, menjamin Yogyakarta tetap menjadi miniatur Indonesia yang damai dan berbudaya.

Exit mobile version