Site icon Media KotaKita

Akselerasi Legislasi Nasional: DPR Resmikan RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, Janjikan Proses Cepat nan Akuntabel

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat dan menyempurnakan proses legislasi nasional. Dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II 2026-2027 yang berlangsung baru-baru ini, DPR secara resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan negara.

Keputusan krusial ini diambil setelah melalui pembahasan intensif oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Badan Keahlian DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, selaku pimpinan sidang paripurna, memastikan bahwa persetujuan atas RUU ini sebagai usul inisiatif DPR telah mendapatkan dukungan mayoritas anggota dewan.

RUU ini memiliki landasan urgensi yang kuat, salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut, yang dikeluarkan pada 17 September 2025, secara eksplisit mengamanatkan agar tata cara pembentukan undang-undang diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, terpisah dari peraturan perundang-undangan di bawahnya. Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung, menjelaskan bahwa RUU ini merupakan “kumulatif terbuka” sesuai amanat MK, sehingga memungkinkan pembahasannya meskipun tidak tercantum dalam agenda legislasi awal.

Berbeda dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang selama ini menjadi acuan umum, RUU inisiatif DPR ini akan fokus secara eksklusif pada pembentukan undang-undang. Martin Manurung menegaskan, pemisahan ini penting agar proses pembentukan UU memiliki regulasi yang spesifik dan mendalam, tidak dicampuradukkan dengan tata cara pembentukan peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan jenis peraturan lainnya.

Salah satu poin revolusioner yang diusung dalam RUU ini adalah mekanisme “fast-track” atau jalur cepat dalam penyusunan undang-undang. Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk mempercepat proses legislasi tanpa mengorbankan kualitas dan akuntabilitas. “Proses kilat ini tidak akan mengabaikan prosedur formal, termasuk aspek partisipasi bermakna dari publik,” tegas Bob Hasan. Artinya, setiap percepatan harus tetap menjamin terpenuhinya unsur formil maupun materiil yang esensial dalam sebuah undang-undang.

Secara struktural, Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, memaparkan bahwa RUU ini akan terdiri dari 12 bab dan 92 pasal. RUU ini dirancang untuk menjadi pedoman utama dalam pembentukan undang-undang, dengan mengadopsi 21 pasal dari UU PPP yang relevan dan menambahkan 71 pasal materi baru. Sementara itu, UU PPP tetap akan berlaku sebagai landasan untuk mengatur tata cara pembentukan peraturan di bawah tingkatan undang-undang, memastikan tidak ada kekosongan hukum.

Dengan penetapan RUU ini sebagai usul inisiatif, DPR kini menunggu penyerahan Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dari pemerintah untuk memulai pembahasan resmi. Harapan besar tersemat pada RUU ini agar mampu menciptakan proses legislasi yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif, sekaligus memperkuat sistem hukum nasional di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Exit mobile version