Site icon Media KotaKita

TNI AD Tegaskan Komitmen: Proses Hukum Tuntas Oknum Prajurit Penganiaya Santri di Pangandaran

TNI Angkatan Darat (AD) secara resmi menyatakan keprihatinan mendalam dan permohonan maaf atas insiden dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang prajuritnya, Serda HCB, terhadap sejumlah santri di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Institusi militer ini menegaskan komitmen penuh untuk memproses hukum pelaku sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa toleransi.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, dalam keterangannya, Minggu (15/11), menjelaskan bahwa satuan telah mengambil langkah cepat menindaklanjuti kejadian yang meresahkan ini. Peristiwa tragis tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu (11/11) lalu, memicu respons sigap dari Makodim 0625/Pangandaran yang menerima laporan pada Kamis (12/11).

Brigjen Donny menuturkan, setelah laporan diterima, penyelidikan awal segera dilakukan. Serda HCB, yang merupakan anggota Yonif TP 336/MS, pada Jumat (13/11) telah diserahkan kepada Subdenpom III/2-4 Banjar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Informasi awal mengindikasikan bahwa oknum prajurit tersebut diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol saat insiden terjadi, sebuah fakta yang akan menjadi bagian integral dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Dampak dari tindakan kekerasan ini cukup serius, dengan setidaknya enam santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Bayyan menjadi korban intimidasi dan kekerasan fisik. Yang lebih memilukan, tiga di antaranya dilaporkan memilih kembali ke rumah masing-masing karena mengalami trauma psikologis yang mendalam.

TNI AD bertekad untuk tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan, terutama yang dilakukan oleh anggotanya terhadap masyarakat sipil. Brigjen Donny Pramono menekankan bahwa institusi akan menjatuhkan sanksi setimpal jika Serda HCB terbukti bersalah dalam pelanggaran ini. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan atas prinsip disiplin dan penghormatan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam tubuh TNI.

Permohonan maaf disampaikan tidak hanya kepada para korban dan keluarga yang terdampak, tetapi juga kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan serta masyarakat Pangandaran. TNI AD berharap langkah cepat dan transparan dalam penegakan hukum ini dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menegaskan bahwa tidak ada prajurit yang kebal hukum.

Exit mobile version