Site icon Media KotaKita

Mengurai Polemik Penyadapan: DPR dan Polri Susun Pondasi Hukum Ketat Demi Keamanan Nasional

JAKARTA – Polemik seputar mekanisme penyadapan di Indonesia kini selangkah lebih dekat menuju payung hukum yang komprehensif. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru-baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) krusial bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa hingga kini, konstitusi Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas dan jelas mengenai tata cara penyadapan. Kekosongan hukum ini menimbulkan ambiguitas, di mana ada prosedur yang mensyaratkan izin pengadilan dan ada pula yang dapat dilakukan tanpa izin. Selain itu, variasi durasi penyadapan juga menjadi sorotan, menciptakan ketidakpastian hukum yang rentan disalahgunakan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baintelkam Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, memaparkan beberapa poin esensial yang harus diakomodir dalam RUU Penyadapan. Salah satu yang paling fundamental adalah pembatasan target penyadapan. Dedy menekankan bahwa penyadapan harus bersifat limitatif, hanya boleh diterapkan untuk mencegah ancaman keamanan dalam negeri (kamdagri) serta kejahatan dengan kadar ancaman yang sangat tinggi. Penyadapan untuk kepentingan pribadi atau golongan dilarang keras, memastikan alat negara tidak disalahgunakan untuk agenda non-negara.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah mekanisme perizinan. Polri menyarankan agar setiap proses penyadapan wajib mengantongi izin tertulis dari pihak berwenang. Ini merupakan langkah vital untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah praktik sewenang-wenang. Selain itu, Dedy juga menyoroti pentingnya pembatasan jangka waktu penyadapan, dengan usulan durasi satu bulan, serta pencatatan yang detail mengenai pihak-pihak yang terlibat—mulai dari pengusul sasaran, pemberi persetujuan, hingga pelaksana teknis. Sistem kompartementasi ini dirancang sebagai sarana kontrol yang efektif.

Untuk memastikan integritas dan transparansi, seluruh data hasil penyadapan harus dicatat dengan cermat, tidak boleh diubah, apalagi dihapus. Pengawasan terhadap proses penyadapan juga diusulkan untuk dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh Baintelkam Polri, tetapi juga melibatkan fungsi inspektorat dan profesi pengamanan Polri (Propam). Pengawasan melekat ini, sesuai Pasal 19 Undang-Undang Polri, adalah benteng terakhir terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Tidak hanya itu, Dedy Kusuma Bakti menegaskan pentingnya sanksi tegas bagi pelanggar. Penyalahgunaan penyadapan dapat berujung pada sanksi pidana berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2003, sanksi etik profesi Polri berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai Perpol Nomor 7 Tahun 2022, hingga hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003. Sanksi ini berlaku baik bagi pelaksana teknis maupun pemberi perintah, menunjukkan komitmen Polri terhadap penegakan aturan.

Pembahasan RUU Penyadapan ini mendapatkan momentum setelah berbagai kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat ke publik, bahkan menyeret nama-nama penting. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya telah menyatakan keseriusan parlemen untuk mempercepat pembahasan RUU ini. Dengan masuknya RUU Penyadapan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, diharapkan undang-undang ini dapat segera disahkan, memberikan kepastian hukum, melindungi privasi warga negara, sekaligus memperkuat perangkat keamanan nasional.

Exit mobile version