JAKARTA – Babak baru politik nasional terukir pada Kamis (12/11) lalu, saat Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Momen perpisahan ini bukan sekadar seremonial biasa, melainkan sebuah epilog yang sarat akan dinamika politik, polemik hukum, dan gelombang dukungan masyarakat yang mengiringinya.
Di tengah hiruk-pikuk Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, aroma perpisahan terasa kental. Ratusan relawan setia Gibran, yang bahkan datang dari luar kota seperti Tangerang, memadati halaman istana sejak pagi. Mereka hadir tidak hanya untuk menyaksikan jejak terakhir sang “Mas Wapres” di kursi kekuasaan, tetapi juga untuk menegaskan komitmen dukungan. Gerobak-gerobak makanan gratis berjejer rapi, menjadi simbol keramahan yang mengiringi momen tersebut, sekaligus penanda sebuah era yang akan segera berakhir.
Keputusan mundur Gibran tak lepas dari serangkaian tekanan politik dan persoalan hukum yang memuncak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mempersiapkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan, dipicu oleh polemik keabsahan ijazah atau dokumen setara SMA miliknya. Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) secara berturut-turut menyoroti ketidaksesuaian dokumen pendidikan Gibran, bahkan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakannya “batal demi hukum”. Dinamika ini memicu spekulasi dan perdebatan panjang di ranah publik.
Pada hari penyerahan surat pengunduran diri di MPR, Gibran memilih bergeming. Ia tiba mengenakan setelan jas formal, melewati kerumunan wartawan tanpa sepatah kata pun. Sikap serupa juga ditunjukkannya saat kembali ke Istana Wakil Presiden, di mana ia justru lebih banyak melayani sapaan dan permintaan foto dari para relawan yang histeris menyambutnya.
Kontras dengan keheningannya di depan media, beberapa jam kemudian Gibran menyampaikan pernyataan resmi melalui rekaman video. Ia menegaskan keputusannya mundur bukan karena persoalan ijazah, melainkan sebagai upaya menata demokrasi yang lebih baik. Namun, Presiden Prabowo Subianto, yang menerima pengunduran diri Gibran, dalam pernyataannya mengaitkan keputusan tersebut dengan perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan Indonesia, serta adanya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan konstitusional berdasarkan putusan hukum.
Perbedaan narasi ini semakin memperumit interpretasi publik terhadap peristiwa penting ini. Sementara relawan berikrar akan terus mendukung Gibran untuk “RI 1” di masa mendatang, pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pasca putusan MA menjadi penutup babak ini secara administratif. Kepergian Gibran dari Istana Wapres sore itu, tanpa pengawalan ketat seperti hari-hari biasanya, menjadi simbol berakhirnya sebuah babak dan dimulainya perjalanan baru bagi figur muda yang selalu menjadi sorotan ini.
Peristiwa ini bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah politik, melainkan cerminan dari kompleksitas hukum, etika, dan kekuatan politik yang membentuk lanskap pemerintahan Indonesia. ‘KotaKita’ akan terus mengawal setiap implikasi dari keputusan ini terhadap arah demokrasi dan tata kelola negara ke depan.