JAKARTA, KotaKita – Atmosfer persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali memanas dengan kehadiran advokat senior, Denny Indrayana, yang melontarkan kritik pedas terhadap strategi pembuktian keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataannya, Denny menegaskan bahwa upaya Gibran untuk menghadirkan bukti terkait ijazahnya di forum PTUN saat ini adalah langkah yang sangat terlambat, bahkan setelah serangkaian keputusan hukum yang merugikan pihaknya.
Sebagai kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana, penggugat dalam perkara gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran, Denny Indrayana menyoroti kronologi yang panjang. Menurutnya, Gibran telah memiliki banyak kesempatan sebelumnya untuk membuktikan legalitas dokumen pendidikannya. “Sejak persidangan di KIP (Komisi Informasi Pusat) hingga kesempatan menjadi tergugat intervensi, Gibran tidak pernah secara proaktif menghadirkan ijazah yang dipermasalahkan. Mengapa baru sekarang, setelah putusan Mahkamah Agung, baru ingin memperjuangkan? Ini adalah keterlambatan yang fatal,” ujar Denny di sela-sela sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11).
Denny Indrayana secara eksplisit menyebut bahwa pihak Gibran gagal memanfaatkan forum-forum sebelumnya, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk menghadirkan bukti-bukti krusial. Kehadiran kuasa hukum Gibran sebagai tergugat intervensi di PTUN saat ini, menurut Denny, terkesan sebagai upaya reaktif yang datang di waktu yang tidak tepat.
Lebih lanjut, Denny Indrayana juga menggarisbawahi objek gugatan utama di PTUN ini adalah suket penyetaraan pendidikan SMA, bukan advanced diploma. Surat keterangan yang melibatkan instansi UTS Insearch tersebut adalah dokumen yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Presiden RI. Denny menegaskan bahwa PTUN bukanlah arena yang tepat untuk menyetarakan advanced diploma menjadi setara SMA. “Forum ini tidak memiliki kewenangan untuk itu. Kewenangan pengadilan ada batasnya,” tegasnya, mengindikasikan kekeliruan yurisdiksi dalam upaya pembuktian tersebut.
Polemik ini menjadi lebih kompleks mengingat pernyataan Gibran sebelumnya. Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden ke MPR, Gibran sempat menyatakan akan “berjuang” di PTUN terkait polemik suket ijazah SMA-nya. Gibran mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan saran dari Presiden RI Prabowo Subianto. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD hingga S-1, serta berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA,” kata Gibran, Selasa (10/11).
Sidang lanjutan gugatan PT Mercy Toga Kirana di PTUN pada Kamis (12/11) memang menghadirkan dimensi baru. Selain penggugat dan tergugat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), kini hadir pula pihak Tergugat Intervensi yang diwakili oleh kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi. Dalam persidangan tersebut, pihak Tergugat Intervensi menolak permohonan penghentian perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat, menandakan bahwa pertarungan hukum ini masih akan berlanjut panjang dan rumit. Kritik Denny Indrayana ini menambah lapisan kompleksitas pada drama hukum seputar kualifikasi pendidikan pejabat publik di Indonesia.