Yogyakarta kembali menjadi sorotan publik menyusul insiden penembakan gas air mata saat pembubaran demonstrasi yang berujung ricuh. Peristiwa ini memantik reaksi keras dari Universitas Gadjah Mada (UGM), sebuah institusi pendidikan tinggi terkemuka, yang mengecam tindakan aparat di area pintu masuk kampusnya. Insiden yang terjadi pada malam hari setelah aksi demonstrasi di Kantor DPRD DIY meluas ini, kini menjadi fokus perdebatan antara pihak kampus dan kepolisian.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Gabriel Lele, menegaskan bahwa penembakan gas air mata memang terjadi di sekitar Bundaran UGM. Meskipun belum ada laporan resmi mengenai penemuan selongsong gas air mata di dalam area kampus, Gabriel menekankan bahwa Bundaran UGM adalah gerbang utama menuju kampus. “Tidak ada satu pun dari kita yang rumahnya, pintu masuknya itu diganggu oleh siapa pun,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya area tersebut sebagai bagian integral dari wilayah akademik yang semestinya dihormati.
Lebih lanjut, Gabriel Lele memandang pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik masuk strategis UGM sebagai bentuk intimidasi terhadap civitas akademika. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran universitas akan potensi pelanggaran terhadap otonomi dan ketenangan lingkungan kampus dalam menghadapi dinamika sosial politik di luar pagar.
Di sisi lain, Kepolisian Resor Kota Sleman membantah tudingan tersebut. Kapolresta Sleman, AKBP Dhimas Prasetyo, mengklarifikasi bahwa gas air mata tidak diarahkan ke Bundaran UGM ataupun area kampus. Menurut Dhimas, tembakan gas air mata justru dilancarkan ke arah timur Bundaran UGM, tepatnya di Jalan Colombo. Tindakan tersebut, ujarnya, diambil karena petugas merasa terdesak oleh massa yang tak dikenal yang mulai melakukan perusakan.
“Kami terjepit posisinya,” terang Dhimas, menjelaskan bahwa tembakan gas air mata di Jalan Colombo bertujuan untuk mendorong massa ke arah timur. Ia juga menegaskan komitmen kepolisian untuk menghormati civitas akademika dan wilayah kampus, sehingga berupaya maksimal agar tidak ada pergerakan apapun yang masuk ke area UGM.
Kericuhan ini merupakan puncak dari demonstrasi yang berlangsung sejak siang hari di Kantor DPRD DIY dan meluas hingga kawasan Malioboro. Awalnya berjalan tertib hingga pukul 19.00 WIB, situasi memanas sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekelompok massa menyerang Kantor DPRD DIY dengan petasan, bom molotov, dan batu. Polisi kemudian mengerahkan personel Brimob dan satuan lainnya untuk membubarkan massa dan melakukan penindakan. Dalam operasi tersebut, lebih dari 150 orang diamankan dan sejumlah barang bukti berbahaya seperti enam bom molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, senjata tajam, ketapel, dan gotri disita.
Menyikapi eskalasi ini, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bahkan meninjau langsung lokasi kejadian di Kantor DPRD DIY pada Rabu (11/11) dini hari. Kapolri berjanji akan mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak yang sengaja membawa barang berbahaya dan melakukan perusakan, serta menyelidiki kemungkinan adanya keterkaitan kericuhan di Yogyakarta dengan peristiwa serupa di daerah lain. Polemik ini menyisakan pertanyaan besar tentang batas-batas kebebasan berekspresi, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap institusi pendidikan.