JAKARTA – Arena politik nasional kembali bergejolak menyusul desakan tegas dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi serius putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran, yang sebelumnya digunakan untuk pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, kini menjadi pemicu utama seruan PKS.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, dengan lugas menyatakan bahwa Gibran kini dihadapkan pada dua pilihan krusial: mengundurkan diri dari jabatannya atau menghadapi proses konstitusional yang lebih dalam di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Kholid menegaskan bahwa putusan MA, bersama dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait isu ijazah ini, telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
“Pilihannya jelas, jika beliau memutuskan untuk mundur, itu akan menjadi langkah yang lebih baik dan terhormat,” ujar Kholid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pernyataan ini mencerminkan pandangan PKS bahwa integritas konstitusional harus dijunjung tinggi, terutama setelah adanya keputusan dari lembaga peradilan tertinggi.
Namun, jika Gibran memilih untuk mempertahankan jabatannya, Kholid menekankan bahwa DPR tidak akan berdiam diri. Proses konstitusional, khususnya pengguliran HMP, akan terus berjalan. PKS secara khusus menganggap HMP sebagai instrumen yang paling relevan untuk digunakan saat ini, dibandingkan dengan hak interpelasi atau hak angket. “Dari hasil kajian kami di DPP, HMP adalah sikap politik yang paling tepat dan relevan untuk diambil saat ini,” tambahnya.
Kholid juga mengungkapkan adanya sinyal positif dari berbagai fraksi partai politik di DPR terkait usulan HMP ini. Menurutnya, komunikasi dan respons yang baik telah terjalin, dan saat ini, proses pengusulan HMP sedang berada di meja pimpinan DPR. Diharapkan, keputusan final dari pimpinan dan fraksi-fraksi dapat segera diumumkan kepada publik, menggambarkan dinamika politik yang sedang berlangsung di parlemen.
Dukungan terhadap pengguliran HMP ini tidak hanya datang dari internal PKS. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, bahkan mengklaim bahwa puluhan anggota DPR dari lintas fraksi telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul HMP. Mardani, yang namanya disebut-sebut berada di urutan pertama dokumen pengusulan, menyebut sekitar 50 legislator telah membubuhkan tanda tangan mereka, menunjukkan adanya konsensus politik yang signifikan.
Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan hak konstitusional yang melekat pada DPR, memungkinkan parlemen untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap isu kenegaraan yang penting. Dasar hukumnya tertera jelas dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan diperinci lebih lanjut melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Berdasarkan UU MD3, HMP dapat diajukan atas tiga kondisi utama: pertama, terkait kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa di dalam negeri maupun internasional; kedua, sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; dan yang ketiga, yang paling relevan dalam konteks ini, adalah dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum serius atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara. Situasi yang melibatkan putusan MA terhadap kualifikasi seorang Wakil Presiden ini secara langsung menyentuh poin ketiga, menempatkan isu ini sebagai perhatian serius bagi parlemen.